PORTAL PAPUA-Dituding oleh Wali Kota Jayapura bahwa Panitia Besar (PB) PON XX Papua tidak transparan soal Rencana Kerja Anggaran (RKA), Wakil Sekretaris IV Bidang Humas PB PON XX, Kadkis A Matdoan pun angkat bicara.
Matdoan menjelaskan bahwa saat ini PB PON belum bisa memaparkan RKA lantaran PB PON belum rampung menyusun RKA.
Baca Juga: Dokumen Dana Otsus Mestinya Terpisah Dari APBD Murni
Dia juga mengaku bahwa saat ini untuk RKA tingkat Sub PB PON masih dalam proses penyusunan.
"Sekarang lagi penyusunan RKA tingkat sub," kata Matdoan.
Sebenarnya, jelas Matdoan, PB PON sudah menyampaikan hal tersebut kepada seluruh Sub PB PON.
Matdon memastikan bahwa seluruh Sub PB PON akan diberikan anggaran penyelenggaraan setelah semua telah rampung.
Baca Juga: Paris Saint Germani Harus Rrelakan TROFI Ligue 1 Pada Lille
"Beberapa hari lalu, ketua harian sudah sampaikan dalam rapat nanti sebagian anggaran diserahkan ke sub untuk menyelenggarakan. Jadi dana itu setelah tim anggaran membahas dan kalau sudah oke nanti dananya diserahkan," terangnya.
Seperti yang telah diberitakan, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano pada Senin 24 Mei 2021 mengeluarkan pernyataan menolak menjadi tuan rumah PON XX Papua.
Tommy Mano mengeluarkan pernyataan tersebut lantaran dirinya menganggap Panitia Besar (PB) PON XX tidak profesional karena tidak transparan mengenai anggaran.
Baca Juga: Lille Rebut Tahta Juara Ligue 1 Patahkan Win Streak PSG
"Bagaimana empat hari kita bahas RKA itu mereka simpan mati (jumlah anggaran), tidak ada yang sebut angka," ucap Tommy Mano, saat dihubungi di kantornya, Jayapura, Senin 24 Mei 2021.
"Kita tolak jadi tuan rumah PON, tidak ada transparansi, kita mau bikin apa, uangnya dari mana," tambahnya.
Menurut Mano yang juga sebagai Ketua Sub PB PON Kota Jayapura, selama empat hari pertemuan pada 17-20 Mei, PB PON sama sekali tidak mau membuka Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Baca Juga: Juventus Tetap Membantai Walau Bermain Tanpa Ronaldo
Sedangkan, bakal ada pelimpahan wewenang dari PB PON ke Sub PB PON.
Ia tak mau penyelenggaraan PON tidak maksimal karena pola komunikasi yang sangat buruk.
"Kalau buka RKA kita tahu mana yang sudah ditangani oleh PB PON dan mana yang mau digeser ke kota, itu yang kita kerjakan, kan harusnya begitu supaya terbuka," tutur Mano.
Apalagi, di Kota Jayapura sendiri ada 15 venue PON yang dibangun oleh PUPR dan Pemprov Papua dengan 16 cabang olahraga yang dipertandingkan.
Dengan jumlah sebanyak itu, Mano menegaskan, ia tidak akan mengalokasikan APBD Kota Jayapura untuk pelaksanaan PON.