PORTAL PAPUA-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berencana melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris.
Tidak hanya itu, Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan telah menyetarakan KKB Papua dengan organisasi teroris, sehingga kelompok tersebut harus dimusnahkan.
Baca Juga: Jenis Olahan Talas yang Bisa Kamu Dicoba di Rumah
Menyikapi hal tersebut, Presiden interim United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ), Benny Wenda, angkat bicara.
Ia dengan tegas mengaku tidak terima dengan rencana pihak berwenang Indonesia untuk mengategorikan KKB Papua atau OPM sebagai organisasi teroris.
Menurut Beni, justru Indonesia-lah yang pantas disebut sebagai negara teroris karena selama ini telah melakukan penindasan terhadap rakyat Papua Barat.
Baca Juga: Arbi Sanit, Tokoh Politik Indonesia Berpulang
Dalam keterangan tertulisnya pada 24 Maret 2021 di situs ULMWP, sebagaimana dikutip Portal Papua, Kamis 25 Maret 2021, Beni Wenda mengatakan langkah BNPT adalah serangan yang memalukan bagi rakyat Papua Barat yang mendukung perjuangan OPM untuk Papua Barat yang bebas dan merdeka.
"Kenyataannya, Indonesia adalah negara teroris yang telah melakukan kekerasan massal terhadap rakyat saya selama hampir enam dekade," kata Beni Wenda.
Sebagai Presiden Papua Barat, Beni Wenda menegaskan bahwa rakyat Papua Barat atau West Papua sudah membentuk negara merdekanya sendiri pada tahun 1961.
"Pada tanggal 1 Desember tahun itu, Dewan West New Guinea memilih lagu kebangsaan, bendera, dan simbol kami. Kami memiliki sebuah wilayah, orang, dan terdaftar sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri oleh Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," jelas Beni Wenda
Baca Juga: Sebelum 30 Maret 2021 Kepala Daerah Diminta Tuntaskan Pengaduan Publik
"Bendera kami dikibarkan berdampingan dengan Belanda, dan pelantikan Dewan West New Guinea disaksikan oleh para diplomat dari Belanda, Inggris, Prancis dan Australia," tambahnya.
Dengan menilik kembali sejarah, Beni Wenda menilai bahwa kedaulatan negara Papua Barat sebenarnya telah disabotase atau dicuri oleh negara Indonesia yang telah menginvasi dan menjajah negeri Papua Barat sehingga kemerdekaan menjadi terhambat hingga saat ini.
"Kedaulatan ini dicuri dari kami oleh Indonesia, yang menginvasi dan menjajah tanah kami pada tahun 1963. Kelahiran negara Papua Barat merdeka itu tertahan. Inilah mengapa rakyat West Papua melancarkan perjuangan OPM untuk mendapatkan kembali negara dan kemerdekaan kami," tuturnya.
Baca Juga: Ganti Kerugian Negara, Sejumlah Kendaraan Pieter Thie Dikembalikan Kejari Kaimana
Selain itu, Benny Wenda yang saat ini tinggal di Inggris setelah mendapat suaka, menerangkan bahwa di bawah konvensi internasional tentang hak asasi manusia (HAM), pihaknya memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.
"Yang menurut penelitian legal berulang kali telah dilanggar dengan take-over oleh Indonesia dan Act of No Choice 1969 yang curang. Di bawah Deklarasi PBB 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial, kami memiliki hak untuk menentukan status politik kami sendiri yang bebas dari pemerintahan kolonial," tegas Beni.
"Bahkan Pembukaan Konstitusi Indonesia mengakui bahwa, 'Kemerdekaan adalah hak alamiah setiap bangsa [dan] kolonialisme harus dihapuskan di dunia ini karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan'," sambung Wenda merujuk pada pembukaan UUD 1945.
Baca Juga: Begini Cara Membuat Nasi Uduk Berbahan Ubi Ungu
Oleh karena itu, Beni Wenda sebagai pemuka ULMWP yang pernah dipenjara di Indonesia ini, menjelaskan dengan gamblang pihak mana yang sebenarnya teroris, Papua Barat ataukah negara Indonesia.
"Indonesia ingin menggambarkan kami sebagai 'teroris'. Terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil untuk mengintimidasi penduduk untuk tujuan politik. Inilah yang sebenarnya telah dilakukan Indonesia terhadap rakyat saya selama 60 tahun," jelasnya.
Dengan demikian, bagi Beni Wenda, KKB maupun OPM tidak layak disebut sebagai organisasi teroris karena kedua organisasi tersebut tidak mengintimidasi atau melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua, justru malah sebaliknya negara Indonesialah yang berbuat demikian.