PORTAL PAPUA - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengeritik pemerintah.
Seperti yang diketahui, pada Senin, 8 Februari 2021 lalu, secara virtual, Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah, hal itu disampaikannya dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020.
“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan atas potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus berupaya meningkatkan upaya-upaya perbaikan,” tutur Jokowi.
Baca Juga: Petinggi Premier League, EFL, dan FA Surati Facebook dan Twitter Terkait Penggunanya yang Rasial
Seperti dilansir Pikiran Rakyat dalam artikel “Jokowi Minta Masyarakat Aktif Kritik, Fahri Hamzah: Maksud Presiden Tak Selalu Jadi Maksud Baik”, menurut Mardani, pernyataan Presiden Jokowi tersebut justru bisa mendapatkan tanggapan berbeda dari masyarakat, dan menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi.
Pasalnya, pernyataan Presiden Jokowi tersebut rupanya bertentangan dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 dan 28.
Tentu, hal ini menjadi ancaman bagi masyarakat yang justru menambah ketakutan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah.
Atas dasar itulah, Mardani dengan gamblang menyatakan bahwa pernyataan Jokowi untuk membuka ruang kritik dari masyarakat malah justru menjadi bumerang yang dapat membahayakan eksistensinya sebagai Kepala Negara.
Baca Juga: Operasikan Tol Laut Depapre, Pemprov Papua Distribusikan 2.200 Ton Beras Jelang PON Papua
Barangkali, maksud dari Presiden Jokowi baik adanya, apalagi negara Indonesia penganut demokrasi sehingga terbuka bagi masyarakat menyampaikan kritik dan saran untuk pemerintah.
Namun, maksud baik Presiden Jokowi belum tentu menjadi maksud baik dari aparat negara lainnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Fahri Hamzah yang menyebut permintaan Presiden Jokowi untuk dikritik merupakan maksud yang baik lewat akun Twitternya.
Baca Juga: Sejarah Panjang di Balik Pembangunan Tugu Injil Ferdinan Momot di Sorong Selatan
“Anggap saja permohonan dikritik dari presiden itu adalah maksud baik,” tulis Fahri Hamzah, sebagaimana dikutip dari akun Twitter @fahrihamzah pada Jumat, 12 Februari 2021.
Akan tetapi pada cuitannya itu, Fahri Hamzah pun ragu akan maksud baik dari Presiden Jokowi itu, akan mampu menjadi kebaikan pula untuk rakyat.
“Tapi pertanyaannya, apakah maksud baik beliau dapat menjelma menjadi kebaikan,” ujar Fahri Hamzah, masih dalam cuitan yang sama.
Baca Juga: 10 Kumpulan Ucapan Valentine Day Terpopuler, Cocok untuk Sampaikan Kasih Sayang ke Pasangan
Dari pernyataannya di akun Twitter, Fahri Hamzah rupanya ragu akan pernyataan Presiden Jokowi tersebut sebab seringkali maksud baik dari Jokowi tidak selaras dengan maksud aparat negara yang berada di bawah pimpinannya itu.
“Sebagaimana dirasakan oleh rakyat, maksud baik presiden tidak selalu menjadi maksud baik aparat negara di bawahnya,” tulis Fahri Hamzah.
Jadi pada dasarnya, meski Jokowi telah memberikan ruang atau mempersilahkan masyarakat untuk lebih aktif mengkritisi pemerintah, namun niat baik Jokowi ini seringkali tidak sampai di masyarakat.
Dengan kata lain, niat baik Jokowi pun dapat disalah artikan oleh sebagian masyarakat, dan justru masyarakat juga yang menjadi korban dari maksud baik yang disalahgunakan oleh pihak lain di bawahnya.*** (Nurul Khadijah/Pikiran Rakyat)
Rewriter: Elvis Romario