Permintaan Klarifikasi SK CPNS ke Bupati Keerom Adalah Pernyataan Keliru dan Salah Kamar

Lauren Borotian : Masyarakat Adat dan Organisasi atau Asosiasi Tak Bisa Campuri Urusan Pemerintah.

PORTAL PAPUA  - Wakil Ketua I Dewan Adat Keerom, Lauren Borotian, menilai bahwa apa yg disampaikan tokoh pemuda dan aliansi honorer Keerom untuk meminta Bupati mengklarifikasi SK CPNS Formasi 1000 di Kabupaten Keerom adalah pernyataan yang keliru dan salah kamar.

Hal ini, ia kemukakan kepada wartawan menanggapi adanya berita dari yg mengaku sebagai pemuda adat Keerom dan meminta klarifikasi bupati tentang SK CPNS Formasi 1000 yang telah dikeluarkan Bupati Keerom.

"Pertama saya mau sampaikan bahwa secara tatanan adat sejarah suku bahwa didalam wilayah adat Skanto hingga Arso Timur, ada dua suku besar yaitu suku Wi dan Suku Kaya tidak ada yg namanya marga Yoku, sehingga mengklaim kepala suku atau pemuda adat, itu sama sekali tidak benar karena bukan keturunan adat di keerom,"ungkapnya kepada wartawan di seputaran Arso, siang tadi (10/6/14)

Wakil Ketua I Dewan Adat Keerom, Lauren Borotian, menilai bahwa apa yg disampaikan tokoh pemuda dan aliansi honorer Keerom untuk meminta Bupati mengklarifikasi SK CPNS Formasi 1000 di Kabupaten Keerom adalah pernyataan yang keliru dan salah kamar.

Iya juga mengingatkan agar yg mengaku pemuda adat untuk tidak mencampuri urusan pemerintah apalagi terkait SK CPNS, karena menurutnya adat (mengaku adat) atau aliansi kalau mau cek keaslian SK CPNS tanyakan saja ke BKN.

"SK CPNS yang terbit itu pasti sd ada koordinasi dengan pihak pusat dan secara berjenjang sd turun ke kabupaten dalam bentuk SK tersebut,"ujarnya lanjut.

Bahkan ia mensinyalir bahwa aliansi atau yg mengaku pemuda adat punya kepentingan lain terkait pengangkatan CPNS Formasi 1000.

"Saya dengar atau sinyalir bahwa aliansi ini adalah berlaku seperti calo bagi calon CPNS, sd ada laporan dari calon CPNS yg bahkan telah melaporkan ke polres Keerom,"tambahnya.