Banyak Pendukung Jadi Komisaris BUMN, Pengamat Menilai Jokowi Seperti 'Soeharto Kecil'

- 12 November 2020, 17:36 WIB
/MASSA yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung (PRMB) melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Merdeka, jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 20 Oktober 2020. Dalam aksinya mereka menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan mengkritisi satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. /Pikiran-rakyat.com/ARMIN ABDUL JABBAR/

Tahun lalu, Jokowi, yang berusaha memenangkan investasi asing untuk merombak infrastruktur Indonesia yang rusak dan menumbuhkan ekonomi dari 1.1 triliun dolar AS menjadi 7 triliun dolar AS pada tahun 2045.

Ia juga menunjuk mantan calon presiden Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.

Saat ini Partai Prabowo bergabung dengan koalisi Jokowi di Dewan Perwakilan Rakyat, meningkatkan mayoritasnya menjadi lebih dari 74 persen dari total kursi.

" Jokowi tidak memiliki basis pendukung yang kuat. Dia mengandalkan tokoh masyarakat dan sukarelawan selama pemilu untuk mendapatkan pendukung, dan dia tahu bahwa dia wajib membalasnya," kata Sulfikar Amir, profesor madya di Sekolah Ilmu Sosial di Nanyang Technological University (NTU) di Singapura.

"Jokowi kemudian terjebak dalam agenda oligarki, yang menurutnya sejalan dengan tujuannya. Agenda ini tidak bisa dinilai kritis, kini hanya fokus pada peningkatan investasi, dan itu membawa kita kembali ke era Soeharto. Dia adalah Soeharto kecil, menurut saya," tambahnya.

Aktivis sangat kesal ketika Ulin mendapatkan perannya di Perusahaan Pengembangan Pariwisata setelah skandal tahun lalu.

Perlu diketahui setelah pemilihan presiden yang memecah belah itu, Ulin memposting di media sosial identitas seorang pria yang konon berencana untuk memenggal kepala presiden, namun kemudian terbukti palsu.

Hal tersebu membuat dia harus meminta maaf dan menghapus postingan tersebut, meskipun screenshot postingannya masih dapat ditemukan online.

Arya Sinulingga, yang pernah menjadi juru bicara kampanye pemilihan ulang Jokowi tahun lalu yang kini menjabat sebagai anggota staf khusus Kementerian BUMN, mengatakan tidak ada salahnya menunjuk pendukung Jokowi sebagai komisaris.

Ia mengatakan bahwa semua komisaris di perusahaan milik negara, termasuk pendukung Jokowi dipilih karena rekam jejak mereka.

Halaman:

Editor: Paul

Sumber: Pikiran Rakyat


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah