Bawaslu menerima keluhan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait persoalan daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan berdasarkan penuturan KPU, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) tidak bisa diberikan kepada Bawaslu atau partai politik.

Alasan dari KPU, kata Rahmat Bagja, hal itu merupakan data pribadi yang rawan, bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. “Sepertinya KPU agak tertutup. Contohnya, ketika kami melakukan tugas dan untuk akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon kami hanya diberikan waktu lima belas menit saja. Sehinga Bawaslu tidak tahu calon legislatif (Caleg) bermasalah atau tidak. Kami harap persoalan ini tidak akan terjadi lagi ke depan,” katanya saat menerima audiensi dari PKS di gedung Bawaslu, Jakarta Senin, (19/6/2023).

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pemantapan dan Optimalisasi Kinerja Sekretariat DKPP di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Senin (6/6/2022) malam/bawaslu.go.id/

Sebelumnya, Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi menjelaskan kehadirannya ke Bawaslu ingin berkonsultasi terkait persoalan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024. Pihaknya, kata dia, tidak mendapatkan salinan lengkap data Nomor Induk Kepundudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) dari KPU.

“Saya harap audiensi ini bisa menghasilkan sebuah solusi yang tepat. PKS ingin kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik dan transparan. Ini demi kebaikan bersama,” ungkapnya.

Sebagai informasi, audiensi tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Teknis La Bayoni dan Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Yusti Erlina. Sementara dari pihak PKS dihadiri oleh Sekjen Aboe Bakar Al-Habsyi didampingi Wasekjen Muhammad Arfian dan Zainuddin Paru beserta jajaran.***