Presiden Jokowi Tinjau Proyek Peningkatan Struktur Jalan di Pulau Nias

- 6 Juli 2022, 20:13 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 6 Juli 2022.
Presiden Joko Widodo meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 6 Juli 2022. /Foto: BPMI Setpres/Kris./

PORTAL PAPUA - Presiden Joko Widodo meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna’a di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 6 Juli 2022. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut dimaksudkan untuk membangun konektivitas antarwilayah di Pulau Nias.

Baca Juga: Resmi, Gubernur Papua Izinkan Persipura Gunakan Salah Satu Stadion Terbaik di Asia Tenggara Sebagai Home -Base

Saat memberikan keterangan seusai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Nias dapat rampung tahun depan.

“Kalau yang untuk jalan nasional ini lingkarnya tinggal 16 kilometer, insyaallah tahun depan sudah rampung semuanya karena ini memang harus dibuat jalan baru,” ujar Presiden.

Pekerjaan peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombulata-Tumula-Faekhuna’a di tahun 2022 dilaksanakan dengan anggaran Rp32,36 miliar. Ruas tersebut merupakan jalan sirip yang menghubungkan Lingkar Barat dan Lingkar Timur Nias, tepatnya dari Nias Utara menuju Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias.

Baca Juga: Berlaga di Piala Indonesia dan Liga 2, Persipura Butuhkan 30 Pemain

Selain jalan nasional, Presiden juga menaruh perhatian pada pembangunan poros jalan provinsi dan kabupaten/kota. Untuk proyek pembangunan jalan provinsi dan kabupaten/kota, Presiden mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menangani langsung hal tersebut.

“Kemudian yang jalan provinsi mestinya nanti segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus yang kabupaten, yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PU,” lanjutnya.

Baca Juga: HUT Organisasi Papua Merdeka 1 Juli, Kepala Kampung Berikan Jaminan Tanpa Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Halaman:

Editor: Eveerth Joumilena


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x