Network
PORTAL PAPUA - Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan, Fibiolla Irianni Ohei, S.Pd, M.Si., mengatakan bahwa Majelis Rakyat Papua berikan apresiasi atas perhatian serius Panglima TNI dan Kapolri untuk hadir datang ke Papua dan bersama serukan Pemilu Damai 2024.
“Kalau saya pribadi, hari ini merupakan hari kebanggaan orang Papua, karena orang Papua hari ini bisa mendapatkan perhatian serius dari Panglima TNI dan Kapolri yang hadir di Papua, dimana kehadiran mereka untuk mengajak semua pihak melaksanakan Pemilu Damai 2024," ujar Anggota Majelis Rakyat Papua Pokja Perempuan, Fibiolla Irianni Ohei, kepada media di Jayapura, 8 Desember 2023.
Perempuan Jayapura asal Sentani ini menuturkan, bahwa pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Danlantamal V Jayapura yang mana saat acara juga menyediakan kursi bagi semua anggota Majelis Rakyat Papua yang hadir untuk bersama - sama sukseskan pesta Pemilu Damai di Papua.
"Tentunya kami mendukung adanya Pemilu Damai di Papua, sehingga terus melakukan komunikasi ke berbagai pihak, terutama dalam kesiapan menuju Bimtek MRP juga kami ingin Panglima TNI dan Kapolri menjadi pembicara," katanya saat bercerita.
“Sekarang ini jika kita ingin berbicara dan berkomunikasi baik membangun link dengan pemeirntah pusat, tentunya dalam hal ini Pemerintah Pusat , apalagi semua ketahui MRP sedang membangun hal baik membenahi rumah kultur budaya orang asli Papua ini," jelas Fibiolla Irianni Ohei.
Dikatakan, bahwa Majelis Rakyat Papua membangun komunikasi dengan baik, sehingga bisa melihat juga hal baik lain, misal\nya komunikasi yang baik untuk tujuan yang baik pasti Tuhan akan buka jalan.
Pernyataan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan, Fibiolla Irianni Ohei, S.Pd, M.Si.,, sehububungan dengan kehadiran Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menggelar deklarasi Pemilu Damai 2024 bersama sejumlah elemen masyarakat di Papua.
Deklarasi ini dilakukan untuk menegaskan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemilu di wilayah tersebut.
“Baru saja kita melaksanakan Deklarasi Damai Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh saya, Kapolri dan seluruh elemen masyarakat di Papua,” kata Panglima TNI kepada wartawan di Papua, Jumat (8/12/2023).
Panglima TNI mengatakan, TNI siap mendukung pengamanan pemilu di Papua. TNI akan bekerja sama dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu.
“Kita berharap pelaksanaan Pemilu bisa berjalan lancar, kita akan bantu dari distribusi sampai pengamanan di TPS. Tentunya nanti kita berkolaborasi dengan Polri, Bawaslu daerah, KPU yang ada di wilayah,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri menegaskan, Polri akan bersinergi dengan TNI dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
“Saya kira saya sama dengan Pak Panglima bahwa Polri bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder tentunya memiliki tugas mengawal dan mengamankan tahapan Pemilu sehingga semuanya bisa berjalan aman, dan lancar,” ujar Jenderal Sigit.
Kapolri juga berharap masyarakat di Papua untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban pemilu. Masyarakat diminta untuk menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.
Sekilas MRP
Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah sebuah lembaga pemerintahan daerah otonomi khusus di Provinsi Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Di dalam undang-undang tersebut, Bab V, Bentuk dan Susunan Pemerintahan, secara eksplisit disebutkan bahwa pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari tiga komponen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP/DPRD), Pemerintah Daerah (gubernur dan wakil gubernur beserta perangkatnya.
Struktur kelembagaan, tugas dan wewenang serta hak, kewajiban, syarat menjadi anggota, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak, dan lain-lainnya tentang MRP diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.
MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. (Pasal 1 huruf g UU 21/2001).
Status MRP sebagai salah satu dari "Tri Tunggal" penyelenggaran Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Provinsi Papua (Bab V UU 21/2001); dan kedudukannya sebagai perwakilan kultural orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama,dan wakil-wakil perempuan [Pasal 19 ayat (1) UU 21/2001].***
