Network
PORTAL PAPUA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Baca Juga: Presiden Jokowi Tandatangani Perpres tentang FIR, Tegaskan Kedaulatan Ruang Udara Indonesia
"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024," kata Menteri Basuki.
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun antara lain melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.
Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp125,2 triliun.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Kamis, 8 September 2022.
Berita ini sebelumnya ditulis dengan judul "Sah, DPR Setujui Anggaran Kementerian PUPR 2023 Rp125,2 Triliun"
