Network
PORTAL PAPUA - Melanjutkan visi-misinya, maka Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP melakukan pencanangan Kabupaten Keerom sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Baca Juga: Dewan Apresiasi Capaian WTP, Pemkab Keerom Jelaskan Tentang Program Food Estate dan Penguatan JPS
Saat pencanangan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi dan Sekda, Trisiswanda Indra N, SPt. Selain itu turut menyaksikan pencanangan tersebut, Kepala BKN-RI, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS dan Deputi Sistem informasi kepegawaian Sinka BKN-RI.
Acara pencanangan diawali dengan pernyataan pembukaan oleh Bupati Keerom dilanjutkan dengan pelepasan balon udara dan penandatangan piagam pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Diikuti penandatangan maklumat pelayanan oleh Kepala BKPSDM dan jajaran.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga melauncing aplikasi kepegawaian Si-Girgura atau sistem informasi kepegawaian terintegrasi dan akurat. Dengan aplikasi ini, diharapkan nantinya ASN Keerom akan lebih mudah untuk melakukan kepengurusan adminitrasi kepegawaian, seperti naik pangkat, pensiun, dan lain-lain.
Bupati juga berkesempatan menyerahkan produk layanan BKN berupa SK Kenaikan pangkat, SK pensiun dan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Bupati dalam sambutannya, memberikan arahan dan harapan kepada BKPSDM Keerom, bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi untuk pelayanan yang lambat. Menurutnya saat ini pelayanan harus cepat dan bebas pungli.
Baca Juga: Inilah Surat Ederan Protokol Perjalanan Luar Negeri
” Pencanangan ini dimaknai bahwa ini adalah sebuah optimisme dan harapan akan masa depan, terutama untuk peningkatan pelayanan ASN terhadap masyrakat dan kabupaten Keerom. Pencanangan ini tidak hanya sebuah momen seremonial, nanti akan ada tindak lanjut, harapan kami nanti akan ada pelatihan dan komitmen dari BKPSDM Keerom dan bidang terkait. Sehingga kedepan tak hanya di BKPSDM yang dicanangkan sebagai zona integritas bebas korupsi dan pelayanan birokrasi bersih dan melayani tetapi semua dinas lainnya pun akan menyusul,”ungkapnya.
Menurutnya, zona integritasi dimulai dari BKPSDM dan ASN karena pada ASN inilah kebijakan kepala daerah dimasak sehingga turun sampai ke pelaksanaan.
