Dewan Apresiasi Capaian WTP, Pemkab Keerom Jelaskan Tentang Program Food Estate dan Penguatan JPS

- 16 Juli 2022, 14:05 WIB
Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, yang diwakili oleh Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Keerom.
Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, yang diwakili oleh Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Keerom. /Arief Nugroho / lintaspapua.com/

PORTAL PAPUA - Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, yang diwakili oleh Wakil Bupati Keerom, Drs. H. Wahfir Kosasih, SH, MH, MSi, memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Keerom atas LHP tahun 2021, pada sidang Paripurna IV Masa Sidang II DPRD Keerom, Senin, 11 Juli 2022..


  

Pada sidang ini, Wabup hadir didampingi Sekda Keerom, Trisiswanda Indra dan Asisten I Setda, Lukas Saranga. Juga hadir para pimpinan OPD/SKPD di lingkungan Pemkab Keerom. Sementara dari DPRD, hadir kedua pimpinan DPRD dan para anggota DPRD Keerom dari 6 fraksi DPRd yaitu F-Partai Golkar, FPKS, F-Nasdem, F-Pernukaperda dan FGD.

Seperti diketahui pada sidang sebelumnya, yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi. Pada umumnya, fraksi-fraksi DPRD Keerom menyampaikan apresiasi tentang pencapaian opini WTP oleh BPKP juga mempertanyakan tentang food estate tanaman jagung, dan dampak Covid-19 yang terjadi tahun 2021.

“Kami menyampaikan terimakasih atas apresiasi fraksi terhadap pencapaian opini WTP di tahun 2021. Hal tersebut tentunya diperoleh atas dukungan dan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mengawasi dan menselaraskan fungsi budgeting maupun controling oleh DPRD Keerom dalam pelaksanaan APBD tahun 2021,”ujarnya.

Sementara terkait masa pandemi covid-19 tahun 2021, Wabup mengemukakan sepakat bahwa tahun 2021 adalah tahun yang berat, namun hal tersebut diantisipasi pemerintah dengan melakukan kebijakan untuk penguatan jaring pengaman sosial berupa penguatan masyarakat terdampak, UMKM, dan penguatan kapasitas petani, dan lainnya.

 

Ia juga menjelaskan, tentang perbaikan postur APBD yang pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk menjadi posturnya lebih berpihak kepada rakyat atau belanja publik yang lebih besar ketimbang belanja rutin. Juga dijelaskan tentang Silpa tahun 2021 sebesar Rp.18 M lebih yang di tahun 2022 ini dianggarakan kembali untuk belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi di Dinas PU Keerom.***

Editor: Eveerth Joumilena


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x