Network
PORTAL PAPUA - Setelah KPU melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di beberapa distrik di wilayah kabupaten Pegunungan Bintang, permasalahan yang dihadapi hampir sama, dimana sebagian besar warga belum melakukan perekaman e-KTP.
Untuk itu, Ketua KPU Pegunungan Bintang Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini instansi teknis untuk mendorong dan meningkatkan sosialisasi kepada warga untuk melakukan perekaman KTP, agar mencapai target menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di kabupaten Pegunungan Bintang.
“Kami sudah turun distrik lakukan sosialisasi PDBP, permasalahannya hampir sama. Yaitu hampir sebagian besar warga yang jauh dari ibukota distrik dan kampung yang tidak ada lapangan terbang belum melakukan perekaman KTP. Hal ini akan berdampak pada Pemilu serentak tahun 2024, sehingga KPU sebagai user berharap kepada pemda untuk melihat hal ini secara serius. Objek sengketa di MK itu data pemilih. Jadi harap pemda melihat hal ini sebagai masalah yang urgent.” ujar Ketua KPU Pegunungan Bintang Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si., kepada media di Jayapura, Senin, 11 Juli 2022.
Dijelaskan oleh ketua KPU yang juga eks kuli tinta ini, bahwa setelah pihaknya turun distrik, kembali ke kabupaten mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder untuk membahas sejumlah permasalahan yang diperoleh selama KPU melakukan sosialiasasi di beberapa distrik tersebut.
“Kami sudah turun ke distrik Jetfa, Borme, Okbab, Okaom, Okbape, Serambakon, Kalomdol dan Oksibil Kota. Dari sejumlah distrik tersebut permasalahannya hampir sama. Dimana warga setempat mengaku bahwa sebagian sudah punya KTP dan yang lain belum," katanya.
"Sejumlah hal itu sudah kami paparkan di saat Rakor bersama pemangku kepentingan agar dicarikan solusi. Dalam Rakor juga kami merekomendasikan sejumlah hal yang bisa ditangani oleh pemda dalam meminimalisir potensi konflik menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di kabupaten Pegunungan Bintang.” ungkap Titus Lao Mohy.
Baca Juga: Senator Filep Wamafma Uraikan Dasar Hukum Pendidikan Gratis Bagi Orang Asli Papua
Informasi yang KPU terima saat Rakor, menurut Ketua KPU yang juga mantan ketua KNPI Yahukimo ini bahwa sebagian besar warga Pegubin belum melakukan e-KTP. “Dari DPT yang ada hanya 24.348 saja yang memiliki e-KTP. Masih banyak warga yang belum melakukan perekeman KTP. Sehingga tanggungjawab pemda untuk mendorong hal ini agar semua warga melakukan perekaman KTP.” pintanya.
Selain itu ketua KPU juga berharap agar pimpinan partai politik agar turun di masing-masing dapil mendorong para konstituennya melakukan perekaman e-KTP, sebab kedepan yang dipersoalkan adalah data pemilih.
“Jadi pimpinan partai jangan santai-santai di kota tapi koordinasi dengan instansi terkait untuk turun distrik arahkan warga lakukan perekaman KTP. Biasanya lihat hasil dulu baru ribut salahkan KPU. Sehingga jauh hari kami beritahu supaya parpol juga turut mendorong program perekaman e-KTP.” tegasnya.
Selain parpol, pihaknya juga berharap kepada pemda agar instansi teknis yang persentuhan langsung dengan masyarakat agar dapat memberikan perhatian khusus, supaya dengan dukungan yang diberikan dapat bermanfaat bagi kepentingan pelayanan masyarakat di kampung dan distrik.
“Dukcapil perlu perhatian khusus agar mereka bisa menjangkau ke kampung-kampung dalam rangka perekaman KTP. Baik anggaran maupun SDMnya. Termasuk jaringan internet. Dengan demikian pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar.” Harap mantan komisioner KPU Yahukimo 2009-2013 ini serius.***
