Network
Baca Juga: Resmi, Rivaldo Ferre di Lepas Oleh Persipura Jayapura
"Sekarang bukan saja kegiatan yang telah selesai yang diperiksa, tapi outputnya atau hasilnya untuk manfaatnya sekarang juga diperiksa. Kalau sebelum-sebelumnya yang penting kegiatannya sudah 100 persen, fisik misalnya. Tapi, sekarang dituntut lagi apakah manfaatnya itu setelah selesai?, apakah dimanfaatkan apa belum?," kata Subhan menjelaskan.
Sebagai contoh, kata Subhan, ada salah satu OPD yang yang melaksanakan pekerjaan gudang, tapi setelah selesai gudang tersebut tidak dimanfaatkan. Itu yang dinilai jadi temuan administrasi dan teguran yang akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
Selain itu, saat ini para pegawai di lingkup Pemkab Jayapura juga diperiksa terkait tunjangan anaknya yang telah lewat batas usia namun masih dibayarkan, itulah yang nanti akan ditertibkan. Karena di LHP pasti akan muncul untuk dikembalikan lagi.
Baca Juga: Daniel Perez, Pelatih Atletico Madrid U-18, Puji Pemain Papua yang Satu Ini
“Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari secara terperinci terhitung sejak tanggal 4 April sampai 4 Mei 2022 mendatang. Dan, penyerahan LHP akan dilakukan 2 minggu setelah audit perincian itu sudah keluar hasilnya, apakah meriah predikat opini WTP, WDP, Disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat,” pungkas Subhan.
Untuk diketahui, Kabupaten Jayapura sudah 7 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga jika kembali berhasil dengan WTP tahun ini akan menjadi WTP kedelapan kali secara berturut-turut. Diharapkan, dengan prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Jayapura dapat menjadi pemicu kepada entitas-entitas lain dalam wilayah Provinsi Papua, untuk dapat lebih tertib dalam mengelola keuangan daerah dan penyerahan Laporan Keuangan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.***
