Network
Selanjutnya dalam menghadapi ancaman konflik kekerasan di Indonesia maka perlu di perhatikan elemen dalam Strategi pertahanan Negara, yaitu : Membentuk, menyiapkan dan merespon yang merupakan salah satu langkah strategis yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membuat strategi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman :
- Membentuk, strategi pertahaan dibentuk untuk menjamin kepentingan nasioinal dan mendukung stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik dan agresi serta kekerasan lainnya.
- Menyiapkanstrategi untuk pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, pengorganisasian pertahanan Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional.
- Merespon, strategi pertahanan yang di buat harus bisa merepon berbagai krisis. Mampu meniadakan ancaman, meniadakan risiko terhadap kepentingan nasional.
Jika kita lihat kekuatan pertahanan Indonesia dengan jumlah dan alat utama sistem pertahanan yang terus diupdate oleh Kementrian Pertahanan, maka rasanya tidak mungkin militer Indonesia akan terus berguguran dilapangan. Namun pada kenyataannya kita melihat banyak militer yang gugur ditempat penugasan.
Dengan melihat dinamika tersebut maka strategi pertahanan kita harus dirubah disesuaikan dengan besarnya ancaman. Ancaman kekerasan masal atau tindakan penyerangan berkelompok dengan sasaran kelompok/pasukan militer sering terjadi. Secara kuat dan puan militer Indonesia tidak kalah, namun jika dilihat ada strategi pertahanan yang harus difokuskan lagi khusus untuk menghadapi konflik bersenjata di Papua. Maka strategi tiga Angkatan perlu ada modernisasi dan mendapatkan dukungan penuh dari markas besar TNI serta kementrian pertahanan.
- Alutsista yang digunakan di Papua perlu ada pembaruan (modernisasi) dan disesuikan dengan medan tugas.
- Sinkronisasi strategi pertahanan bisa dilakukan dengan undang-undang Otsus Papua terkait rencana pemekaran provinsi Papua, dengan rencana terbentuknya Provinsi baru maka akan terbentuk Komando Daerah Militer, Lantamal, Lanud serta Polda disetiap Provinsi. Dengan demikian penambahan pasukan dapat digelar kesetiap daerah konflik untuk menutup ruang gerak dari kelompok kriminal bersenjata.
- Bandara disetiap daerah dilengkapi dengan pangkalan udara TNI AU dan Pelabuhan dilengkapi dengan pangkalan laut TNI AL. Setiap Provinsi baru harus memiliki batalyon Raider Khusus, Mekanis dan Sipur untuk mendukung pembangunan daerah. Dilengkapi dengan IT militer yang menunjang.
