Network
Keduanya menolak lantaran merasa Panitia Besar (PB) PON XX tidak profesional karena tidak transparan mengenai anggaran.
"Kita tolak jadi tuan rumah PON, tidak ada transparansi, kita mau bikin apa, uangnya dari mana," kata Tommy Mano.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Walikota Jayapura menolak jadi tuan PON XX juga karena pada saat pertemuan selama empat hari, yakni tanggal 17 - 20 Mei 2021 lalu, PB PON sama sekali tidak mau membuka Rencana Kerja Anggaran (RKA).
"Kalau buka RKA kita tahu mana yang sudah ditangani oleh PB PON dan mana yang mau digeser ke kota, itu yang kita kerjakan, kan harusnya begitu supaya terbuka," tutur Mano.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap 10 Terduga Teroris di Merauke
Hal senada juga dilanjutkan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang turut mempertanyakan transparansi anggaran yang dikelola Panitia Besar (PB) PON XX Papua.
"Yang ada masalah adalah anggaran, dari PB PON sendiri itu dirahasiakan, tidak transparan, apa yang disampaikan wali kota (Jayapura) itu benar," ujar Eltinus.
"Nanti ada pertemuan tanggal 2 Juni 2021, jika PB PON belum belum buka dan tidak transparasi, maka kabupaten Mimika ikut bersama kota Jayapura yang menolak menjadi tuan rumah PON ke-XX di Papua" tambah Eltinus.
Baca Juga: Almarhum Briptu Stevanus M. Sanoi, Korban Penyerangan KKB, Dikenal sebagai Sosok yang Bermasyarakat
Seperti yang sudah diketahui bersama, PON ke-XX di Papua sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 15 Oktober 2021 mendatang.
