Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, mengeluhkan BPOM yang dinilainya mempersulit tahapan uji klinis vaksin nusantara.
Padahal, katanya, hasil uji klinis tahap satu terbukti tidak ada efek samping serius yang dialami para relawan.
Pandu Riono mengatakan, anggota DPR tidak semestinya mendesak BPOM yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pembuatan vaksin.
"Itu sudah melebihi kapasitas anggota DPR, itu gak etis. Harusnya setiap orang bisa menjaga independensi," katanya.
"Lagi pula itu belum bisa disebut vaksin, masih dikembangkan. Risetnya lagi diawasi," katanya menambahkan.
Pandu Riono bahkan menilai prosedur uji klinis vaksin nusantara amburadul, tidak sesuai tahapan.
"Anggota DPR aja yang dibohongi orangnya Terawan. Terus ngotot memaksa BPOM," sebutnya.