Network
PORTAL PAPUA-Sejumlah anggota Polri orang asli Papua yang merasa kecewa dengan hasil seleksi. Sekolah Inspektur Polisi (SIP) angkatan 50 tahun anggaran 2021 wilayah Polda Papua meminta hasil seleksi dibatalkan karena tak sesuai program afirmasi otsus Papua.
Untuk tujuan tersebut, puluhan anggota Polri orang asli Papua (OAP) yang berjumlah sekitar 109 orang melakukan aksi protes di Markas Polda Papua (Mapolda), Jumat 12 Maret 2021 kemarin malam.
Baca Juga: Miris, Dikenal sebagai Sosok Baik dan Pendiam Pemuda Ini Gantung Diri di Pohon Durian
Aksi protes puluhan anggota Polri OAP itu tepatnya di lakukan di gedung Rastra Samara Polda Papua dan di depan lobi utama Markas Polda Papua seusai mendengar hasil pengumuman seleksi oleh panitia dari Biro SDM Polda Papua.
Puluhan anggota Polri OAP yang merupakan peserta seleksi SIP yang tidak lolos itu, meminta kepada Kapolda dan Karo SDM Polda Papua membatalkan hasil seleksi tersebut karena tak sesuai program afirmasi otsus Papua.
Mereka menilai, dari kuota otonomi khusus (otsus) melalui program Afirmasi Otsus Papua, jatah polisi OAP di wilayah Panda Polda Papua yang berhak mengikuti pendidikan SIP sebanyak 150 orang.
Baca Juga: Hanya di Papua Angkutan Kota Gunakan Mobil Mewah Jakarta
Namun dari hasil seleksi, anggota Polri OAP yang diterima hanya 41 orang dan sisanya non-OAP.
"Mana Afirmasi Otsus yang kalian bicara. Ini kami tidak lulus. Kami sudah dijamin akan lulus dengan program Afirmasi Otsus. Kenapa hanya sedikit orang asli Papua yang lulus. Ini diskriminasi, kami tidak terima. Hasil ini harus dibatalkan," kata seorang anggota Polri OAP.
Dalam aksi protes tersebut, rupanya tak satupun pejabat utama Polda Papua yang datang menemui para bintara Polri OAP tersebut sehingga membuat mereka merasa semakin kesal.
Karena merasa kesal, mereka pun berencana akan membatalkan keberangkatan rekan-rekan mereka yang telah lulus SIP di Bandara Sentai
"Kami minta hasil ini dibatalkan. Mana pejabat utama Polda Papua yang bisa datang temui kami? Sekali lagi kami minta hasil ini dibatalkan! Kalau tidak, besok pagi, kami akan batalkan keberangkatan rekan-rekan kami yang lulus di Bandara Sentani," kata seorang peserta seleksi yang tak lulus.
Baca Juga: Peserta Kartu Prakerja Gelombang 14 Bakal Tahu Alasan Tidak Lolos Berkat Fitur Baru Ini
Meski, ada seorang Pamen Polda Papua berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) yang sempat datang menemui para bintara Polri OAP tersebut, namun dialog para bintara Polri OAP dan Pamen Polda Papua tersebut menemui jalan buntu.
Tak berselang lama, dua anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui puluhan anggota Polri OAP tersebut. Namun hasil pertemuan mereka yang berjalan hampir tiga jam, tak juga membuahkan hasil.
"Kami menghargai masukkan dari bapak dan ibu dari MRP, tapi ini waktunya sudah mepet. Besok yang lulus sudah berangkat. Terus nasib kami bagaimana. Kami malu sekali, hanya anggota MRP dan pak Pendeta yang datang temui kami," kata seorang anggota Polri OAP.
"Mana para pejabat utama (Polda Papua). Kami ini polisi aktif, datang, dan berdiri kasih kepastian bagi kami, kami anggota aktif. Kami malu kenapa yang temui kami bapak dan ibu dari MRP dan bapak pendeta juga dari Barisan Merah Putih, yang kasih penjelasan kepada kami, kenapa bukan pimpinan kami," ujarnya.
Tidak hanya melakukan aksi protes di Mapolda, puluhan anggota Polri OAP ini juga melakukan aksi protes di kediaman Wakil Gubenur Papua Klemen Tinal.
Baca Juga: BMKG Prakirakan Cuaca Ektrem di Sejumlah Wilayah di Indonesia, Jayapura dan Manokwari Cerah Berawan
Para anggota Polri OAP tersebut meminta Wakil Gubenur Papua membatalkan program Afirmasi Otsus yang digunakan dalam seleksi SIP angkatan 50 tahun 2021.
"Kami menuju ke bapak Wakil Gubenur. Kami ke orang tua. Kami minta beliau untuk intervensi hal ini. Ini program otonomi khusus. Di Polda tidak ada pejabat utama yang terima kami. Mana itu Karo SDM? Kenapa menghilang? Kenapa tidak temui kami dan berikan penjelasan kepada kami?" kata anggota Polri OAP.
"Kami ini rata-rata sudah tujuh kali tes perwira. Dengan program Afirmasi Otsus ini, kami kira kami yang seleksi dan sudah lewati tiga belas item seleksi, tetap tidak lulus. Nama kami awalnya ada, tapi pas hasil seleksi diumumkan, nama kami tidak ada. Ini kenapa bisa terjadi? Rekan-rekan, kami semua sekarang ke Bapak Wakil Gubenur Papua punya kediaman, kami berjuang hak-hak kami sebagai orang Papua di atas tanah kita ini," tambahnya.
Kedatangan puluhan polisi tersebut membuat kaget para petugas keamanan di kediaman Wagub Papua. Mereka sempat menunggu koordinasi untuk bertemu dengan Wagub Klemen Tinal.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak protokoler, akhirnya diputuskan hanya 13 orang perwakilan anggota Polri OAPyang bisa menemui Wagub Papua Klemens Tinal di kediamannya.
Dalam pertemuan tersebut, Bripka Fanny Krebru, juru bicara anggota Polri OAP menyampaikan ketidakadilan dan dugaan diskriminasi yang mereka alami dalam seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua tahun 2021 di mana tidak sepenuhnya OAP yang lulus.
Padahal, program Afirmasi Otsus sudah menjamin putra/i asli Papua berhak mendapatkan pendidikan lanjutan sekolah perwira namun pada kenyataannya tidak seperti itu.
Bahkan, Pemda Papua dan Polda Papua telah menandatangani MoU tentang program Afirmasi Otsus bagi putra-putri asli Papua yang dibiayai oleh dana Otonomi khusus tetapi hasil seleksi SIP tidak sesuai afirmasi Otsus yang sudah diteken Pemda Papua.
Oleh karena itulah, Fanny bersama 109 anggota Polri OAP yang tidak lulus tersebut, meminta hasil seleksi SIP angkatan 50 wilayah Polda Papua harus dibatalkan.
Baca Juga: Kerang Pernah Jadi Alat Tukar Perdagangan Pada Masa Lalu, Begini Ceritanya
"Peserta seleksi SIP gelombang ke-50 tahun 2021, permintaan kami. Kalau memang itu benar menggunakan dana Otsus, maka harus dibatalkan, karena jumlah atau kuota peserta didik Sekolah Inspektur Polisi di wilayah Polda Papua tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama antara Polda Papua dan juga Pemerintah Provinsi Papua," kata Fanny.
Untuk hasil seleksi kali ini, ujar Fanny, diharapakan pihak panitia tidak membawa program Afirmasi Otsus Orang Asli Papua. Sebab, tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, melainkanmenggunakan kuota reguler.
"Jadi, kalau memang para peserta seleksi yang lulus itu tetap mau diberangkatkan (mengikuti pendidikan), berarti jangan menggunakan kuota OAP atau Otsus tapi itu menggunakan kuota reguler dari Mabes Polri," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Klemens Tinal mengatakan, Pemprov Papua tetap mendukung kemajuan putra-putri asli Papua yang merupakan anggota Polri untuk menempuh pendidikan perwira. Pemprov P
Baca Juga: Merawat Toleransi di Lembah Balem, Papua Sejak Masuknya Islam Tahun 1964apua telah melakukan MoU dengan Polda Papua terkait program Afirmasi Otsus Papua.
"Tetap dengan kepolisian (Polda Papua), kami mendukung penuh. apalagi kalau ada anak-anak Papua di kepolisian, tentu kita secara budgeting kami akan bantu. Nah ini kan MoU dengan Polda Papua tentang Afirmasi Otsus baru berjalan," kata Wagub Papua.
"Kami mendukung sambil melihat progres yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua. Kita akan evaluasi kedepannya, semakin lama akan semakin baik," ujarnya.
Klemens Tinal menuturkan, dana Afirmasi Otsus memang belum dikirimka ke Polda Papua, tetapi telah ada MoU. "Dana kami belum kirim, secara fisiknya. Tapi MOU sudah. Sehingga memang nanti dari hasil ini seperti apa baru ditindaklanjuti dengan realisasi anggaran," tutur Klemens Tinal.
Seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Papua Klemens Tinal, anggota Polri OAP ini langsung menuju ke kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe untuk melakukan pertemuan dengan orang nomor satu di wilayah Provinsi Papua.*
Elvis Romario
