Network
PORTAL PAPUA - Pada Sabtu Desember 2020, dalam menyikapi dinamika sosial politik yang terus berkembang belakangan ini di Papua, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan P. Mandenas angkat suara.
Ia meminta pemerintah pusat menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, agar keadilan benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
Dia menilai bahwa tuntutan rakyat Papua saat ini, termasuk menyuarakan referendum merupakan ungkapan kekecewaan terhadap kejadian-kejadian tragis yang tak kunjung terselesaikan penangananya. Maka dari itu, pemerintah pusat harus lebih intropeksi diri dalam menyikapi tuntutan rakyat Papua tersebut.
Baca Juga: Hari Ibu di Indonesia Bukanlah Mother’s Day, Ini Alasannya
Baca Juga: Total Harta Kekayaan Menparekraf Baru Sandiaga Uno, Nilainya Lebih dari Rp5 Triliun
"Jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas . Papua juga ibarat daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik," ujarnya, dikutip dari ANTARA.
Yan meyakini selama pemerintah mampu menunjukkan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua, akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Rakyat Papua butuh perlakuan yang adil, karena tanpa keadilan terjadi di Tanah Papua, eskalasi politik tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri," katanya.
