PORTAL PAPUA-Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua rupanya sulit untuk bisa dibasmi lantaran kelompok tersebut sangat menguasai medan Papua.
Selain penguasaan medan, hal lain yang membuat KKB sulit ditumpas dan masih terus eksis hingga saat ini ialah dukungan dana dari sejumlah pihak guna pembelian senjata dan amunisi.
Baca Juga: Lembah Balem Papua dan Potongan Kisah Bakar Batu Kaum Muslim: Toleransi Dinamis yang Kian Mengakar
Hal tersebut diakui oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komjen Pol Paulus Waterpauw.
Dalam pengakuannya, Komjen Pol Paulus menyatakan bahwa pihak Polri cukup sulit menangani kelompok yang telah dilabeli sebagai teroris oleh pemerintah tersebut karena menguasai medan.
"Saya mau katakan di momen ini kita sabar mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Karena sudah sangat sulitnya menangani mereka ini, mereka menguasai medan dan menguasai semuanya," kata Komjen Pol Paulus Waterpauw, Senin, 10 April 2021 di Jakarta.
Baca Juga: Mengenal Kain Tradisional Suku Sobey, Papua dari Pintalan Daun Pohon Nibu
Paulus juga mengatakan bahwa dengan labelisasi teroris kepada KKB, maka pemerintah akan mengetahui siapa yang menyokong hingga mendanai KKB di Papua.
Pada ranah tersebut ada ruang yang bisa dimasuki oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri guna menanganinya.
Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Papua tersebut mengaku heran dengan KKB yang bisa membeli senjata dan kebutuhan lain, padahal tidak bekerja.
"Memang aneh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap, tapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal, itu dari mana," ujar dia mempertanyakannya.
Terdapat beberapa alasan, jelas Paulus, dari mana sumber pendapatan KKB, sehingga bisa membeli senjata dan amunisi. Pada bagian itulah yang sedang dicari oleh pemerintah dan harus diputus.
Menyangkut label teroris, Komjen Pol Paulus Waterpauw terus mengingatkan masyarakat terutama di Bumi Cenderawasih agar tidak salah mengartikan, karena cap itu hanya khusus kepada KKB saja.
Baca Juga: Innalilahi, Eks Wakil Sekjen MU, Tengku Zulkarnain Meninggal Dunia karena Covid-19
Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah mengatakan ada banyak hal yang bisa dilakukan banyak pihak termasuk menyampaikan masukan kepada pemerintah terkait konflik yang terjadi di Papua.
Masukan-masukan tersebut tidak hanya berguna bagi masyarakat Papua, tetapi juga masyarakat Indonesia secara umum, sebab Papua adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).