"Ini akan mencakup pemulihan bantuan kemanusiaan untuk Palestina yang ditangguhkan Trump, dan pembukaan kembali perwakilan Palestina di Washington yang ditutup Trump pada 2018," kata Mills seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Dirinya juga mencatat bahwa program bantuan PBB untuk Palestina akan dipulihkan.
"Keterlibatan diplomatik AS harus didasarkan pada perundingan aktif dengan kedua belah pihak, dan keberhasilan akhir membutuhkan persetujuan aktif dari kedua belah pihak," ujarnya.
Baca Juga: Rekam Jejak Kapolri Baru Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Tak Pernah Mau Diajak Bolos
Pernyataan tersebut secara resmi mengkonfirmasi kebijakan pemerintahan baru AS soal isu Israel-Palestina sejak Biden menjabat pada 20 Januari lalu.
Mills menekankan AS akan mendesak pemerintah Israel dan otoritas Palestina untuk menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, perobohan bangunan, dan lainnya.*** (Billy Mulya Putra/Pikiran Rakyat)
Rewriter: Sonny Lamoren