PORTAL PAPUA– BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII dan Cabang Jayapura menerima kunjungan rombongan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Sarmi, Markus Mansnembra didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Sarmi, Marcos Kopong Lamablawa, Senin (3/7/2023).
Kunjungan ini dalam rangka silahturahmi Pemerintah Kabupeten Sarmi dengan BPJS Kesehatan serta sebagai upaya mereviu pelaksanaan program JKN yang teleh berjalan di Sarmi. Kegiatan ini langsung dibuka oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase yang menyampaikan apresiasi dan catatan-catatan terkait pelaksanaan program JKN di Sarmi.
“Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sarmi yang telah berkunjung secara langsung ke kantor kami dan apresiasi kami atas capaian UHC yang telah diraih oleh Sarmi. Dalam perkembangannya, dari segi kepesertaan Sarmi mengalami penurunan akibat adanya penonaktifan kepesertaan oleh Pusat untuk segmen PBI-JK. Selanjutnya, dari segi fasilitas kesehatan, setelah kami lakukan kredensialing terdapat fasilitas kesehatan yang belum melakukan akreditasi. Sedangkan, dari segi SDM kesehatan ditemukan adanya tenaga medis yang memiliki 3 izin praktek ditempat yang berbeda,” kata Deny.
Deny juga menyampaikan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana BPJS Kesehatan untuk mendengarkan arahan-arahan dari Penjabat Bupati Sarmi terkait perkembangan pelayanan kesehatan, khusunya program JKN baik itu dari segi kepesertaan, fasilitas kesehatan, tenaga medis dan kesehatan, serta kondisi faktual di lapangan.
Turut menyampaikan paparan, Deputi Direksi Wilayah XII, Mangisi Raja Simarmata mengapresiasi rombongan Pemerintah Kabupaten Sarmi yang hadir saat itu serta menjelaskan secara singkat area kerja kedeputian wilayah XII yang saat ini terdiri dari 6 provinsi dan program-program dalam upaya peningkatan akses terhadap kesehatan di tanah Papua.
“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sarmi yang hadir hari ini, terlebih lagi dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati. Terkait dengan kepesertaan, yang belum UHC di Papua hanya tinggal Kabupaten Waropen sedangkan Sarmi sudah UHC, terlebih lagi UHC Non Cut Off, artinya setiap warga yang belum terdaftar kepesertaan dapat langsung aktif tanpa melalui masa tunggu,” ungkap Mangisi
Mangisi menyampaikan bahwa evaluasi pelaksanaan program JKN di Sarmi harus segera ditindak lanjuti, terutama terkait kepesertaan dan fasilitas kesehatan. Mangisi menjelaskan bahwa kondisi fasilitas kesehatan di Sarmi yang masih ditemukan tidak sesuai standar akan mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Mangisi mengatakan BPJS Kesehatan saat ini juga berfokus pada penambahan kerjasama fasilitas kesehatan.
Menanggapi paparan yang disampaikan, Penjabat Bupati Markus Mansnembra menyatakan siap untuk bekerja sama dan berkomitmen dalam upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Sarmi. Markus menyampaikan bahwa beberapa hari lalu pihaknya telah berdiskusi dengan Ibu Anastasia selaku Kepala Kantor Kabupaten Sarmi terkait kepesertaan dan fasilitas kesehatan.
“Kami siap dan tentu akan berkomitmen dalam upaya peningkatan akses layanan kesehatan. Sebagai contoh, upaya yang telah kami lakukan sebelum hadir di pertemuan ini, kami telah menandatangani PKS dengan RSUD Jayapura untuk pelayanan gratis bagi masyarakat Sarmi yang tidak mampu. Terkait isu kepesertaan dan fasilitas kesehatan, kami juga memerlukan komitmen dari BPJS Kesehatan untuk menyajikan data kepesertaan yang lengkap dan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sarmi di Faskes,” ungkap Markus
Turut ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD, Marcos Kopong Lamablawa yang manyatakan bahwa pentingnya data yang terperinci menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran iuran. Marcos mengatakan bahwa data tersebut menjadi pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menggunakan uang negara.
Selain itu, Yoklin Suebu, selaku Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan bahwa terkait akreditasi fasilitas kesehatan, Sarmi dalam 2 minggu lalu baru saja menyelenggarakan persiapan workshop akreditasi rumah sakit. Hal ini perlu untuk diapresiasi karena jalannya workshop bersamaan dengan bimbingan teknis advokasi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga, peralatan, dan fasilitas kesehatan.
Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sarmi, Benony Rechuel Wafumilena yang menyatakan dukungannya terhadap jaminan pelayanan kesehatan peserta JKN. Ia mengatakan bahwa apabila terdapat peserta JKN yang belum terdaftar, maka bisa melaporkan hal tersebut secara langsung ke nomor aduan Dinas Sosial Sarmi.
“Jika terdapat pasien BPJS yang tidak terdata, bisa langsung koordinasikan dengan kami di Dinas Sosial, agar kami bisa tindak lanjut. Hal ini bisa terjadi karena terkadang NIK masyarakat belum online atau e-KTP. Oleh karena itu, bisa segera laporkan ke nomor aduan kami dan masyarakat Sarmi pun tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkap Benony.
Terakhir, Penjabat Bupati Markus Mansnembra memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menyambut dan memberikan ruang diskusi bagi kemajuan layanan kesehatan Sarmi. Markus mengatakan bahwa pertemuan kali ini adalah pembuka untuk tindak lanjut pertemuan selanjutnya. Markus mengundang BPJS Kesehatan untuk membahas secara detail, koordinasi, dan evaluasi berkaitan dengan program JKN bagi masyarakat Sarmi serta pertanggungjawaban data yang perlu untuk diselesaikan.(*)