Network
Valentinus menegaskan, penilaian terhadap aspek - aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam evaluasi tersebut meliputi, Organisasi Perangkat Daerah, pengisian personil kepegawaian mulai dari Pusat, pegawai dari Provinsi induk, usulan pribadi dan dari kementerian dan lembaga terkait.
Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri Lanjut Valentinus, terus memantau setidaknya ada empat aspek krusial penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum dapat dipenuhi sejumlah daerah hasil pemekaran tahun 1999 sampai tahun 2014 yaitu dalam hal pengalihan Aset, peralatan dan dokumen, penyerahan hibah, penegasan batas daerah dan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Sehingga sampai sekarang masih ada derah pemekaran sejak tahun 1999 itu yang belum memiliki Kantor Bupati yang permanen yang betul-betul milik Kabupaten tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si selaku Narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, rapat koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah Pusat untuk melihat juga mendapatkan input dan curah pendapat terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan tantangan yang dihadapi.
"Atasnama Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Kami memberikan apresiasi yang luarbiasa kepada Kemendagri melalui Direktorat Jendral Otonomi Daerah yang telah berinisiasi dan telah menyelenggarakan rapat koordinasi ini. Sehingga keadaan atau situasi baik yang best praktis maupun bad paktis yang kami hadapi didaerah bisa kami sampaikan dan menjadi pembelajaran bagi kita bersama,"ungkapnya.
Pj Bupati Michael R. Gomar selaku Narasumber pun menyampaikan materi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mappi pasca DOB yang disampaikan pada rapat tersebut. (***MPI)
