Network
PORTAL PAPUA - Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP,M.,Si menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Selatan dan Musrenbang Otsus Provinsi Papua Selatan.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo di Merauke, Senin ( 17/4/2023).
Adapun tema dalam kegiatan tersebut yakni,“Mewujudkan ketersediaan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur penunjang ekonomi dan peningkatan SDM serta akses pelayanan Publik”.
Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan Musrenbang pertama di Provinsi Papua Selatan. Maka perencanaan pembangunan itu dilakukan secara berjenjang.
“Kami atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih banyak atas kepedulian bapak/ibu dalam melaksanakan dan mensukseskan musrenbang provinsi Papua selatan yang pertama ini,” ungkapnya.
Pj Gubernur menerangkan, perencanaan pembangunan kemudian dilakukan secara bottom up. Maka perencanaan pembangunan itu dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari Musrenbang Kampung setelah itu Musrenbang Distrik, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.
Pj Gubernur menyebutkan,kalau misalnya musrenbang kampung merumuskan 10 program prioritas yang kita identifikasi sebagai program dasar yang dibutuh masyarakat Kampung namun keuangan kampung atau desa yang tersedia hanya mampu membiayai lima program saja.
Maka lima program lainnya dinaikan ke Pemerintahan Distrik, selanjutnya setelah ditelaah dan dikaji oleh kepala distrik hanya mengakomodir hanya tiga program, maka tiga program lainnya dinaikan ke musrenbang Kabupaten, kalau di musrenbang kabupaten hanya mampu membiayai satu program saja maka dinaikkan ke musrenbang provinsi. Nanti di tingkat provinsi hanya mampu mengakomodir satu program saja, maka satu program lainnya diserahkan ke APBN. Maka dengan demikian akan mendapatkan program kerja pembangunan yang terintegrasi.
Lebih jauh dikatakan Pj Gubernur tetapi sebaliknya kalau kampung membuat program sendiri, Distrik juga buat program sendiri, begitupun dengan Kabupaten, Provinsi hingga pusat buat program sendiri. Maka seluruh rancangan sistem pembangunan menjadi tidak terintegrasi.
