Network
Cita-cita menjadi tuan diatas negrinya sendiri hanya sebatas slogan, jauh dari mimpi yang sesungguhnya. Tanah kami dikuasai, hak politik kami di kuasai, ekonomi kami dikuasai,jabatan ASN dikuasai ini yang disebut penjajahan terstruktur dan sangat diskriminatif.
Pertanyaan kami adalah dimana peran MRP untuk memproteksi seluruh permasalahan yang terjadi diatas tanah Papua, secara khusus dalam pesta demokrasi Pemilu Legislatif Kota Jayapura dan Provinsi Papua tahun 2024.
Kami mohon kepada Lembaga Majelis Rakyat Papua segera membentuk POKJA khusus paska pemilu legislative dan memberikan rekomendasikan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Jayapura, KPU Provinsi dan Bawaslu untuk mengakomodir OAP yang maju sebagai Caleg di tiap Dapil Kota Jayapura untuk menduduki kursi di dewan Kota Jayapura maupun Provinsi Papua. Porsi 80% dan 20% pun belum nampak, malah sebaliknya dengan perbandingan 1 OAP dan 3 non OAP, seharusnya 3 OAP dan 1 non OAP di parlemen.
UU Otsus sudah cukup jelas jadi jangan dipolitisir MRP dan Penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Kotadan Propinsi harus tegak lurus. Yang bisa menyelesaikan masalah di Tanah Papua hanya Orang Asli Papua bukan dengan membuka Daerah Otonom Baru (DOB) hal ini justru semakin memberi peluang untuk non OAP masuk ke tanah Papua semakin banyak.***
