Network
“Bahkan kenyataannya saat ini menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Untuk itu, peran media sangat penting dalam menjaga pola hubungan antar anak bangsa. Salah satu yang bisa membantu terciptanya kehidupan demokrasi yang baik dalam menjaga dinamika politik di masyarakat adalah adalah media massa,” ujarnya.
Meski begitu, ia belum menjelaskan kapan kira-kira pelaksanaan pelatihan dan diskusi media untuk menyongsong pemilu 2024 tersebut. Dewan Pers masih akan merumuskan rencana tersebut agar nanti berjalan matang dan lancar.
Terkait dengan sengketa pemberitaan, Sapto menuturkan bahwa dalam dinamika politik yang memanas, banyak aduan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain.
Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pers akan segera melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar yang berhubungan dengan pemberitaan media dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan pers atau melalui jalur di Dewan Pers.
Pada bagian lain sambutannya, Sapto mengatakan, produk literasi yang berkualitas akan dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis yang berkualitas. Oleh karena itu, sejak tahun lalu, pemerintah melalui Dewan Pers memberikan subsidi untuk pelatihan wartawan.
Dari total anggaran Dewan Pers sekitar Rp45 miliar, yang 65% dialokasikan untuk tugas dan fungsi Dewan Pers. Sedangkan sekitar 40% anggaran untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW. “Sampai semester pertama 2022 ini, dari target 1.700 jurnalis yang ikut uji kompetensi, sudah terlaksana 850 peserta atau 50%.
Baca Juga: PT Freeport Indonesia Konsisten Dukung Agenda G20, Terlebih Untuk Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Sisanya diselesaikan di semester berikutnya sehingga kegiatan Dewan Pers untuk program ini sudah on the right track,” kilahnya.
Dengan semakin meningkatnya kualitas wartawan dan media sebagai platform yang menampilkan produknya, kata dia, maka diharapkan pengaduan akan menurun.
Dewan Pers saat ini juga tidak hanya menunggu pengaduan, tapi proaktif untuk memperingatkan media yang menulis informasi tetapi mengabaikan etika jurnalistik, terutama berkaitan dengan norma susila dan seksualitas. Tujuannya, ungkap Sapto, untuk menciptakan informasi yang lebih sehat di masyarakat.
Baca Juga: Wabup Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal Ucapkan Selamat Ulang Tahun Untuk Gubernur Papua
“Kami harap setelah UKW yang diuji oleh tenaga-tenaga penguji profesional dari IJTI, PWI, dan Solopos, akan membuat para wartawan dari provinsi ini semakin berkualitas dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik. Saya yakin kawan - kawan jurnalis dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan mendapat hasil yang maksimal dalam UKW ini, dan menjadi jurnalis yang berkompeten,” paparnya.
UKW di Kendari akan berlangsung dua hari (16 dan 17 Juni 2022). Ada 54 peserta yang ikut dalam UKW tersebut dengan tim lembaga uji dari IJTI, PWI, dan Solopos. Hadir pula dalam pembukaan UKW tersebut Ketua PWI Sultra, Sardjono; Kabid Organisasi IJTI, M Jazuli; Kabid Informasi Keterbukaan Publik Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir; dan perwakilan lembaga uji Solopos, Suwarmin.***
