Network
/photo/2021/05/21/1909285394.jpg)
PORTAL PAPUA-Sebagai upaya merespon sederetan kasus yang terus memanas dalam beberapa waktu terakhir di Papua, Warga Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua menggelar demonstrasi serentak di tiga kota pada Jumat, 21 Mei 2021.
Tiga kota yang menjadi sasaran digelarnya aksi tersebut ialah masing-masing di depan Istana Kepresidenan, Jakarta; Jalan Asia-Afrika, Bandung; dan depan Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Baca Juga: Rencana Revisi Terbatas UU ITE, Satu Pasal Baru akan Ditambahkan
Aksi tersebut sebagai bentuk tuntutan terhadap tindakan militerisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Papua serta menuntut pembebasan terhadap beberapa tahanan politik Papua.
"Aksi hari ini tuntutan, terkait tindakan militerime yang berlangsung di Papua. Terus pembebasan tahanan politik Papua," kata salah satu koordinator aksi, Lakar Sime pada Jumat, 21 Mei 2021.
Dalam selebaran yang disebar, aksi tersebut menuntut agar empat warga yang kini masih ditahan aparat kepolisian segera dibebaskan.
Baca Juga: Transaksi di ATM LINK Bank Himbara akan Dikenai Biaya Mulai 1 Juni 2021, Inilah Besaran Biayanya
Keempat tahanan tersebut adalah Calvin Maolama, Rulland Levy, Simon Magal, Jakub, dan Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo.
Selain tuntutan tersebut, sejumlah tuntutan yang diserukan dalam aksi tersebut antara lain, menolak rencana penerapan otonomi khusus (Otsus) jilid II di Papua dan menolak militerisme dan pengiriman prajurit yang dinilai lebih merugikan rakyat Papua.
Lakar menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hingga 20 tahun dinilai tak membawa dampak signifikan terhadap masyarakat Papua. Menurut dia, Otsus lahir karena ada tuntutan politik yang berbeda dari warga.
Baca Juga: Perkuat Pertahanan, Persipura Resmi Datangkan Pemain Asal Brazil
"Sejarah Otsus lahir karena ada tuntutan politik yang berbeda dari rakyat Papua sendiri. Dan itu bukan keinginan rakyat Papua," jelas Lakar.
Selain menyoroti isu-isu Papua, warga yang berdemonstrasi hari ini juga mengangkat isu Palestina. Dalam seruan aksi yang beredar tertulis seruan untuk menghentikan perang di Palestina.
Lakar menyebut pihaknya juga akan menyoroti sejumlah kasus yang berkembang beberapa waktu terakhir termasuk pelabelan teroris terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihaknya mengaku menolak label yang dari pemerintah tersebut.
Baca Juga: Mendagri Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Wagub Papua Klemen Tinal
Ia menilai label tersebut hanya akan memberi kesewenang-wenangan kepada aparat dalam melakukan aksi kekerasan, termasuk ke masyarakat sipil. Ia mengaku kerap mendapati warga sipil yang menjadi korban akibat aksi kekerasan yang dilakukan aparat TNI dan Polri.
"Karena setiap kejadian yang kami lihat di lapangan sendiri itu biasanya ada warga sipil yang, orang Papua yang ditindak kekerasan, sering dicap sebagai pemberontak KKP, OPM, dan lain-lain," tuturnya.
