Network
PORTAL PAPUA-Menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua tentu saja perlu adanya upaya pendekatan secara damai bukan melulu militerisme agar tercipta kesejahteraan bagi masyarakat Papua seluruhnya.
Atas dasar hal tersebutlah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menekankan agar pemerintah mesti memberlakukan kebijakan khusus bagi Papua.
Baca Juga: Pasukan TNI-Polri Buru 150 Anggota KKB Papua yang Sudah Diidentifikasi Identitasnya
Dengan kebijakan khusus tersebut, pemerintah dapat mengedepankan pendekatan-pendekatan kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP).
Oleh karena itu, menurut Mahfud, salah satu kebijakan khusus yang mesti diupayakan sebagai pendekatan damai ialah gubernur dan wakil gubernur di Papua haruslah orang asli Papua (OAP).
"Pertama, Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua," kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 19 Mei 2021.
Baca Juga: Massimiliano Allgeri Calon Pelatih Baru Real Madrid
Memang, terang Mahfud, kebijakan seperti itu tidak dapat ditemukan di wilayah-wilayah Indonesia lain selain Papua.
Tidak hanya itu, Mahfud juga menuturkan bahwa melalui kebijaka khusus tersebut, terdapat sejumlah kursi-kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah dipastikan milik orang Papua asli (OAP).
Menurut Mahfud, hal itu tercermin dengan kuota 25 persen di DPRD Papua jadi milik orang asli Papua (OAP) dan kebijakan tersebut sudah merupakan afirmasi yang berlaku khusus di Papua.
Baca Juga: Bupati Minta Aparat TNI-Polri Kejar Pelaku Penganiyaan Dua Prajurit TNI di Yahukimo
"Itu afirmasi, artinya kalau ada pemilu, lalu ada orang asli Papua itu kalah, yang kalah itu dinaikkan," terang Mahfud.
Bagi Mahfud, pendekatan damai tersebut masih harus terus dilakukan oleh pemerintah di wilayah Papua.
Hanya saja, dalam beberapa waktu terakhir segelintir kelompok yang menebar teror di wilayah Papua kerap melancarkan serangan.
Oleh sebabnya, pemerintah pun harus mengambil langkah hukum untuk melakukan penindakan terhadap mereka.
Baca Juga: Lee Jae Hong Sebut Pemain Timnas Indonesia Kurang Power
Hal itu juga kemudian mendasari penetapan sejumlah kelompok tersebut sebagai teroris.
"Kami akan memburu para teroris. Bukan organisasi Papua, tapi orang-orang Papua yang melakukan teror. By name, ada nama-nama, bukan sembarang orang Papua," jelasnya.
