Network
PORTAL PAPUA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan 17 orang pada Rabu 25 November 2020, yang diduga terkait dengan kasus suap ekspor lobster atau benur.
Tujuh belas orang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK itu diamankan di beberapa tempat berbeda, yaitu di Bandara Soekarno Hatta di mana KPK mengamankan EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, dan SMT.
Sementara SJT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, dan MY diamankan KPK di rumah masing-masing yang berlokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, Depok (Jawa Barat), dan Bekasi (Jawa Barat).
Baca Juga: Diego Maradona Tutup Usia, Ini Kata-kata Terakhirnya Sebelum Meninggal
Dari ketujuh belas orang itu, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satu di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.
Sebagaimana konstruksi perkara yang dilakukan KPK, diduga telah terjadi berbagai peristiwa yang mengarah kepada dugaan kasus suap dimaksud, seperti dikutip PortalPapua.com dari Pointer Konferensi Pers pada Rabu 25 November 2020.
Pada tanggal 14 Mei 2020, EP selaku Menteri KKP menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020, tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, dengan menunjuk APS selaku Staf Khusus Menteri dan Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, serta SAF selaku Staf Khusus Menteri sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur.
Baca Juga: Terungkap, Manchester City Kembali Rancang Strategi Baru untuk Dapatkan Lionel Messi
Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke Kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan itu diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK, dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor, yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SWD.
