PORTAL PAPUA - Anggota keluarga korban atau penyintas 65 telah menyimak dengan seksama pidato (pernyataan pers) Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 Januari 2023, setelah Presiden menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (PPHAM) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022.
Baca Juga: Persipura Layangkan Surat Somasi ke PSSI
Pidato Presiden pada intinya menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa” dan “sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat” di 13 kasus, utamanya disini adalah Peristiwa 1965-1966. Dan selanjutnya negara “berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial” serta “Pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang”.
Pada akhirnya setelah menunggu selama 57 tahun, kini ada pengakuan negara oleh Presiden Joko Widodo atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada peristiwa 1965-1966.
Baca Juga: Erick Thohir Maju Mencalonkan diri Sebagai Ketua Umum PSSI
"Kami dengan ini menyampaikan rasa hormat kami dan rasa terima kasih kami kepada Presiden. Langkah ini patut diapresiasi dan disyukuri, dimana sebelumnya tidak satupun Presiden sebelumnya yang berani mengambil langkah ini," ujar anggota keluarga penyitas 65.
"Karenanya kami mendukung dan akan mengawal bagi langkah-langkah tindak lanjutnya. Terutama kami mendorong bagi diadakannya Rekonsiliasi Nasional lebih lanjut sehingga tidak ada lagi pewarisan dendam masa lalu. Kami berharap agar penyelesaian ini segera mendapat landasan hukumnya, dapat dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta dijalankan secara bertahap oleh pemerintah hingga tuntas," ucapnya.
Lanjutnya, "Kami juga mengharapkan agar penyelesaian atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dapat mengutamakan langkah judisial serta membuka ruang pencarian kebenaran bagi kasus-kasus tersebut. Penyelesaian tuntas atas peristiwa 65 dan keseluruhan kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini kami yakin akan dapat membawa Indonesia kembali menjadi bangsa yang besar, berperi-kemanusiaan, beradab, adil dan makmur".
"Kami juga mendukung dan mendorong agar rekomendasi Tim PPHAM dapat diwujudkan dan dijalankan, yaitu dalam hal: (a) Melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak-hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa;
(b) Memulihkan hak-hak para korban atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat Tim PPHAM;
(c) Melakukan pendataan kembali korban;
(d) Memulihkan hak korban dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban; dan hak-hak sebagai warga negara;
(e) Memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada sisi lainnya. Perlu dilakukan pembangunan upaya-upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural;
(f) Melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas;
(g) Membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelangaran HAM yang berat;
(h) Membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan;
(i) Melakukan upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM. Upaya ini meliputi ratifikasi beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundang-undangan, dan pengesahan undang-undang baru;
(j) Membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim PPHAM," katanya.
Momen saat ini adalah momen bersejarah yang telah lama dinanti-nanti para korban dan keluarga korban 65. Kita tidak hidup di masa lalu, tetapi di masa kini dan untuk masa depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita semua dalam upaya Rekonsiliasi Nasional ini serta mempererat kembali persatuan nasional dan kerukunan bangsa. ***