PORTAL PAPUA- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri agar tidak memberi ijin pelaksanaan Piala Menpora. Dalam rilis yang diterima Portal Papua, IPW menyebutkan sampai saat ini pemerintah secara resmi belum mencabut status Covid¬19 sebagai bencana nasional.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Otsus Rp 1,8 Triliun Dianggap Mendistorsi Kewenangan Adat
"Presiden Jokowi sudah menetapkan status bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Keppres itu diteken pada 13 April 2020 dan masih berlaku hingga saat ini," kata, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, pada Selasa (16/3).
Dikatakan Neta, jika status Covid 19 sudah benar-benar menurun maka sebaiknya pemerintah mengijinkan para siswa untuk kembali bersekolah.
Selain itu, mengijinkan para siswa bersekolah akan lebih penting ketimbang menginjinkan pelaksanaan Piala Menpora berlansung.
Baca Juga: Mengenal 7 Kerajaan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat
"Melihat pandemi Covid 19 masih sangat mencemaskan sudah saatnya para kepala daerah, baik bupati maupun gubernur yang wilayahnya diselenggarakan Piala Menpora segera melarang even itu. Sebab even itu akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya," tuturnya.
Dikatakan Neta bahwa sangat aneh, jika Covid-19 masih menyebar sebagai bencana nasional namun Kapolri tetap memberikan ijin pertandingan sepakbola Piala Menpora.
Selain itu dikatakan, peraturan terbaru dari pemerintah yang tidak boleh diperpanjang dan diperluas adalah dikeluarkannya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yang dianggap sesuatu yang sangat keliru.
Baca Juga: Sinopsis Nazar, Rabu 17 Maret 2021, Divya Disembunyikan Mohana di Sebuah Tangki Air
"Kalau sebelumnya, PPKM hanya di wilayah Jawa dan Bali, sekarang ini pemerintah memperluas wilayahnya pada tiga propinsi yakni Sumut, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Sehingga menjadi aneh, kalau Kapolri memberikan ijin adanya kerumunan massa dari atlet, pelatih, official tim dan masyarakat," katanya.
Dalam pengamatan IPW, kebijakan Kapolri memberikan ijin Piala Menpora bukan saja bertentangan dengan instruksi Mendagri, tapi juga telah melanggar aturan yang ada yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Diketahui, sepakbola yang dimainkan oleh lebih dari lima orang dan bukan keluarga sendiri memiliki resiko terpapar covid-19 yang sangat tinggi. Sehingga sangatlah wajar kalau Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak setuju pemberian ijin pertandingan sepakbola Piala Menpora.
Baca Juga: Guru Honor di Papua Ini Minta Presiden Jokowi Perhatikan Nasibnya
"Jangan sampai hanya untuk mengamankan Piala Menpora, seolah-olah Kapolri mengabaikan peraturan perundangan dan ketentuan yang ada," pungkasnya***
Rafael Fautngiljanan