PORTAL PAPUA - Dalam pembentukan formasi baru kabinet, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap telah memberikan sebuah contoh mengenai arti sebenarnya dari sebuah demokrasi.
Demokrasi yang dimaksudkan Jokowi ialah demokrasi yang terbuka, adil, baik, dan jujur. "Lebih baik kita adu program saja yang santun. Jelekin sono jelekin sini, itu enggak baik. Enggak memberi pendidikan politik yang baik pada rakyat," kata Jokowi dikutip dari ANTARA.
Sikap polarisasi yang membuat rakyat selama ini terpengaruh sangat tidak diinginkan Jokowi. Hal ini dianggap sangat membelenggu kehidupan politik di Indonesia akibat politik identitas. Kontestasi politik sejatinya ialah suatu metode beradab untuk mencari dan menghasilkan pemimpin terbaik dalam sistem demokrasi. Sehingga selama ini tujuan dari berpolitik adalah cerita yang happy ending, bukan sad ending.
Baca Juga: Sinopsis PUTRI UNTUK PANGERAN Rabu 23 Desember 2020, Mel Mengaku Jadian dengan Pangeran
Sering menjadi tontonan publik yang tak beretika dengan adanya istilah Slapstick yakni cebong dan kampret. Kedua istilah tersebut masing-masing menujukkan kefanatikan tentang sebuah peluang kebenaran nyata yang disebutkan pihak lain. Meskipun masih ada faktor pendorong, kenyataan tersebut masih terjadi hingga sekarang.
Mereka yang memberi dukungan pada kubu Jokowi disebut cebong, sedangkan mereka yang memberi dukungan pada kubu Prabowo Subianto disebut kampret. Faktanya, dalam kontestasi politik belum ada yang dapat dipastikan kecuali kepentingan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Masing-masing kubu selalu mempertahankan argumen dan menganggap kubu yang lain selalu salah.
Sebuah sinyal rekonsiliasi saat ini sedang diberikan oleh Presiden Jokowi, karena hanya Jokowi yang bisa meredam kebisingan ini. Ia berani menunjuk orang dari "kubu sebelah", yaitu Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah sebelumnya juga menunjuk Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) dan Edhy Prabowo (Menteri KKP).
Baca Juga: Sinopsis CINTA MULIA Rabu 23 Desember 2020, Perpisahan Lima Sahabat yang Menyedihkan
Fakta ini menujukkan bahwa seharusnya kedua kubu “cebong dan kampret” bisa bertukar pikiran secara jernih dan jujur sehingga muncul ide-ide brilian untuk melawan rongrongan pihak luar. Negara ini sudah banyak menerima tekanan dari luar, namun musuh hanya selalu dicari dari dalam.
Pandemi COVID-19 adalah bentuk nyata adanya serangan tersebut yang kebetulan datangnya dari luar Indonesia. Di mana kita sebagai makhluk hidup? Apa masih mau dipaksa berdiam diri, tanpa bisa berbuat apa-apa.
Apa jadinya jika kesulitan tersebut ditambahi dengan konflik saudara di antara kita? Haruskah kita memusuhi Si Fulan hanya karena memiliki pandangan yang mendukung kubu tertentu, padahal dia benar? Sementara, yang kita agung-agungkan adalah kubu lainnya hanya karena kebetulan punya opini cerdas namun salah kaprah.
Baca Juga: Sinopsis SAMUDRA CINTA Rabu 23 Desember 2020, Pertengkaran Sengit Samudra dan Cinta Berujung Pisah
Rabu ini, Jokowi akan melantik enam menteri baru. Mereka adalah M. Luhthfie sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto, Tri Rismaharini (Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batubara), dan Budi G Sadikin (Menteri Kesehatan, menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) dr. Terawan A. Putranto).
Kemudian Wahyu S. Trenggono (Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo), Yaqut Cholil Quomas (Menteri Agama, menggantikan Jenderal TNI (Hon) (Purn) Fachrul Razi), dan Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio).
Tentu kita berharap segala amanah dan kepercayaan itu mesti dilaksanakan dengan penuh integritas oleh orang-orang yang ditunjuk. Selebihnya tentu saja ada tantangan lain karena pandemi belum selesai, kita semua harus menyelesaikan dengan segala kreasi dan inovasi yang kita miliki.
Baca Juga: Ada Desta, Hesty dan Vincent di Tonight Show, Ini Jadwal Acara NET TV Hari Ini Rabu 23 Desember 2020
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, telah menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk melakukan rekonsiliasi kembali hubungan persaudaraan yang sebelumnya renggang karena berbeda pandangan politik saat penyelenggaraan pemilihan umum.
Apabila warga bangsa ini masih terkotak-kotakan dalam pandangan politik berbeda, maka pembangunan dan stabilitas keamanan maupun ekonomi tentu akan ikut terganggu.
Kritik sepanjang konstruktif tentu boleh saja. Asal tidak boleh sampai ada permusuhan di antara sesama anak bangsa.
Baca Juga: Jodha Akbar Tayang Pukul 13.30 WIB, Ini Jadwal Acara TV di ANTV Hari Ini Rabu 23 Desember 2020
Surut sedikit terhadap waktu, untuk PDI Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya, momen krusial itu mungkin adalah penandatanganan sesuatu perjanjian yang dinamakan "Perjanjian Batu Tulis" oleh Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pada 16 Mei 2009.
Saat itu, PDI Perjuangan sudah menjadi partai politik yang mapan - sebagai "jawaban" dari PDI yang sebelumnya dikooptasi pemerintahan Orde Baru - sementara Partai Gerindra adalah pendatang baru yang menjanjikan. Megawati-Prabowo bersekutu dalam kontestasi Pemilu 2009 berhadapan dengan Wiranto-Jusuf Kalla dan petahana, Susilo Yudhoyono-Budiono.
Belum ada yang mengetahui seperti apa isi dokumen perjanjian yang sebenarnya. Namun berdasarkan informasi yang beredar, terdapat tujuh poin kesepakatan yang intinya memberi gambaran kedekatan kedua partai politik itu.
Baca Juga: Update HARGA EMAS Rabu 23 Desember 2020, Emas Antam Retro Naik Rp461.000 untuk 0,5 Gram
Apalagi di poin terakhir, menurut pernyataan Prabowo selaku ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, adalah berisi pernyataan PDI Perjuangan untuk mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
Namun semua perjanjian itu tidak terlaksana, bahkan hingga sampai poin ketujuh pun tidak.
PDI Perjuangan memilih mencalonkan Joko Widodo dari Solo, Jawa Tengah, untuk melawan pencalonan Prabowo, yang akhirnya membuat mayoritas masyarakat memilih Jokowi daripada Prabowo.
Baca Juga: JADWAL ACARA TV RCTI 23 Desember 2020, Usaha Al Buktikan Reyna Anak Kandung Andin di IKATAN CINTA
"Kalau Anda manusia, lalu ada di pihak saya, bagaimana? Ya pikirkan saja. Saya tidak mengerti apa salah saya. Saya menghormati beliau (Megawati)," kata Prabowo, di Jakarta, Minggu 16 Maret 2014, menyinggung Perjanjian Batu Tulis yang dia tandatangani bersama ketua umum DPP PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, Prabowo dan Megawati pada akhirnya tetap menjalin dan membangun komunikasi yang baik untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu.
Buktinya, pada acara Presidential Lecture bertajuk "Internalisasi dan Pembumian Pancasila" yang digagas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Megawati buka-bukaan tentang hubungan baiknya dengan Prabowo telah terjalin sebelum Prabowo kembali ke Tanah Air pada 2 Januari 2000. Sejak reformasi, Prabowo memang sempat meninggalkan Indonesia untuk beberapa waktu.
Baca Juga: Bukti Reyna Anak Kandung Andin Terungkap, Ini Sinopsis IKATAN CINTA Rabu 23 Desember 2020
"Dulu saya ambil beliau yang keleweran. Saya marah, siapa yang buang beliau jadi stateless? Saya marah pada Menteri Luar Negeri, saya marah pada Panglima (TNI). Apapun juga, beliau manusia Indonesia. Pulangkan. Itu tanggung jawab kita," kata Megawati, saat memberikan sambutannya.
Setelah bertahun-tahun, bisa jadi sikap Megawati pada waktu itu ternyata kemudian mengilhami Jokowi juga. Kendati pernah bersaing ketat pada Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi pada akhirnya tetap merangkul Prabowo dalam kabinetnya. Selisih perolehan suara menjadi penentu hasil.***
Reporter: Rafael Fautngilyanan