Network
/photo/2022/09/07/3301061768.jpeg)
Pada kesempatan tersebut, Pangdam menyerahkan secara simbolis bantuan 1 unit motor yang telah dimodifikasi menjadi kios berjalan kepada salah satu mama Papua, lengkap dengan barang jualan sehari-hari.
Sementara itu, Danrem 172/PWY saat ditemui memaparkan sebelum mengikuti Bimtek ini, Korem 172/PWY terlebih dulu mendata mama Papua pada bulan Agustus lalu untuk dilakukan pembuatan Perseroan Perorangan dan NIB.
“Program Gebyar Mama Papua Mampu ini bekerjasama dengan pihak perbankan, Kadin, Iwapi dan juga Kemenkumham Provinsi Papua. Kita harapkan mereka bisa membantu dalam keberlanjutan dari kegiatan ini. Jadi tidak hanya Bimtek kuliner tetapi pada hari ketiga nantinya ada pembekalan terkait proses pengurusan kredit dari pihak perbankan, lalu pembekalan dari BI terkait wawasan literasi tentang uang digital,” ujarnya.
Danrem juga berharap melalui kegiatan ini dapat menambah wawasan dari mama Papua yang selama ini belum memiliki keahlian dalam membuat produk kuliner yang bisa meningkatkan perekonomian keluarga.
“Ini tantangan bagi kami. Saya sudah perintahkan kepada Babinsa dan Danramil untuk melakukan pendampingan setelah kegiatan Bimtek ini. Jadi setelah mereka selesai dan kembali ke rumah tetap akan dimonitor. Nantinya akan didata mana yang memiliki kemauan dan semangat maka kita akan bantu untuk dilanjutkan ke bank agar nantinya bisa mendapatkan kredit untuk membantu usahanya,” pungkas Danrem.
Kakanwil Kemenkumham Papua, Anthonius Matius Ayorbaba, S. J., M. Si., yang turut mengambil bagian dalam membantu pendaftaran merk dagang bagi mama Papua menuturkan bahwa khusus mama Papua yang saat ini mendaftarkan merk dagangnya digratiskan.
“Biayanya cukup besar, namun ada bantuan dari Disperindag Provinsi beberapa persen namun kami membijaksanai semuanya gratis. Merk yang sudah didaftarkan akan di link ke perseroan perorangan dan hal ini dapat menjadi pegangan pada saat mama Papua ini mengajukan kredit untuk modal usaha ke perbankan,” tuturnya.
Kedepan, lanjutnya, akan dibahas dengan Ketua DPR dan Pemerintah Provinsi Papua terkait perlu adanya satu tempat dimana kekayaan intelektual mama Papua ini di komersilkan.
