Network
"Kami melihat orang tua-tua kita, saudara-saudara kita di kampung-kampung yang selama ini jalannya belum tembus dan terdapat kesenjangan dan terisolasian keterpurukan secara ekonomi. Nah, ini yang perlu kita selamatkan. Tidak ada cara lain, karena dengan pemekaran lah persoalan yang ada akan terselesaikan," katanya.
Menurut Alberth, pemerintahan pusat yang telah menyetujui rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua, jangan disia-siakan. Pemerintah telah menjawab aspirasi masyarakat yang sejak dulu diperjuangkan.
"Ini peluang yang tidak boleh disia-siakan, jadi silahkan saja, teman-teman di Laa Pago dan Mee Pago menolak, silahkan saja. Namun kami di Tabi mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Asosiasi Kepala Daerah Tabi. Kami akan kawal dan dorong pemekaran harus terwujud," tutur Alberth diakhir wawancaranya.
Sementara, Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit, Pdt. Alberth Yoku, S.Th, mengaku, jika masyarakat adat Tabi mendukung penuh program pemekaran wilayah di Papua oleh pemerintah.
"Ketegasan dari kami, bahwa masyarakat adat Tabi mendukung semua hal yang sudah resmi diumumkan oleh Negara yang sudah diundang-undangkan. Yang artinya, mempunyai kepastian hukum. Maka harus kita dukung penuh, nanti mau model seperti apa akan kita bicarakan," jelasnya.
Dikatakan, tanah Tabi adalah pusatnya pendidikan dan lain sebaginya di Papua, masyarakat dari segala penjuru wilayah datang ke Tabi, sehingga abdikan diri ke masyarakat di kampung halaman jika studi itu telah rampung.
"Kalau sudah selesai, ya bangun daerahnya. Kampungnya biar maju, praktekkan ilmu dan kepakaran yang sudah diperoleh dari Tabi ke kampung masing-masing. Tabi ada kami, biarkan kami yang membangun negeri kami sendiri," ucapnya.
Dikatakan, pemahaman pemekaran daerah jangan hanya dilihat dari sisi politis saja. Namun pemekaran adalah bagian dari pemerataan pembanguna dan lain sebagainya.
"Mari kita terima dengan sukacita pemekaran ini, mari bangun kampung kita. Kalau pemerintah sudah putuskan ada kebijakan negara, ada berbagai kemungkinan jabatan seperti Gubernur legislatif, ada eksekutif, ada anggaran dan ada lainnya. Maka silahkan balik agar kita bangun kampung-kampung kita," kata mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.
Dikatakan lagi, Pemekaran daerah penting agar tidak ada penumpukan sumberdaya manusia (SDM) seperti yang terjadi di Tabi saat ini.
