PORTAL PAPUA - Terkait situasi rangkaian peristiwa kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Komnas HAM RI Perwakilan Papua meresponnya melalui Frits B Ramandey, S.Sos., M.H selaku ketua, Selasa 23 Januari 2024 di Kota Jayapura.
Menurut Ramandey situasi Intan Jaya sejak tanggal 19 Januari ada peristiwa dimana penyerangan di pos Brimob yang berakibat satu anggota Brimob meningal dunia.
Pasca tanggal 19 itu ada rangkaian peristiwa yang Komnas HAM RI perwakilan Papua mencatat sebagai peristiwa kekerasan di awal tahun 2024 ini.
Menurut Frits Ramandey Komnas HAM RI Perwakilan Papua terus melakukan pemantauan baik itu melalui media massa terkait rangkaian peristiwa kekerasan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Yang mana pada awal tahun 2024, Komnas HAM Ri Perwakilan Papua mencatat beberapa rangkaian peristiwa tersebut dengan memperoleh informasi sebagai berikut:
Senin, 15 Januari 2024 Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray menyampaikan pernyataan pers untuk mengklarifikasi terkait beredarnya kabar mengenai penerbitan ijin pembukaan Blok Wabu oleh Pemprov Papua Tengah.
Kadis ESDM menyatakan bahwa Pj. Gubernur Papua Tengah, tidak pernah menerbitkan ijin pembukaan tambang Blok Wabu.
Blok Wabu merupakan Blok B PT Freeport Indonesia (PTFI) yang sudah dieksplorasi beberapa tahun silam. Sampai saat ini, PTFI belum melakukan operasi produksi dan telah menyerahkannya kepada pemerintah.
Pemprov Papua Tengah tidak akan pernah menyetujui pembukaan tambang Blok Wabu selama belum ada permintaan dari masyarakat.
Sebelumnya, mantan Gubernur Papua, Alm. Lukas Enembe telah menerbitkan Surat Penghentian Sementara Proses Administrasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu melalui Surat Nomor 540/2044/SET tertanggal18 Februari 2022.
Pada 18 Januari 2024, ratusan mahasiswa bersama warga di Nabire melakukan aksi untuk menolak penambangan Blok Wabu.
Di hadapan para pengunjung rasa, Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menyatakan bahwa Pemprov Papua Tengah, termasuk Pemda Intan Jaya tidak pernah menerbitkan ijin penambangan Blok Wabu.
Pada 18 Januari 2024, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), melalui juru bicara, Sebby Sambom menyatakan melalui keterangan tertulisnya bahwa akan Intens melakukan penyerangan terhadap Pos TNI dan Polri pada tahun 2024 ini.
Sebby menyatakan bahwa penembakan yang menewaskan seorang prajurit TNI di Kali Mawar, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya dan penyerangan Pos Militer di Titigi, Kabupaten Intan Jaya beberapa hari yang lalu dilakukan oleh TPNPB-OPM.
Sejak tanggal 1 Januari 2024 TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya telah berkumpul dan bersatu untuk melakukan rapat Kodap terkait aksi- aksi penyerangan yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Jumat, 19 Januari 2024, terjadi aksi serangan yang diduga dilakukan oleh TPNPB-OPM pimpinan Apen Kobogau (Wakil Pangkodap VIII), terhadap personel Satgas Damai Cartenz, di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Serangan ini mengakibatkan satu anggota polisi atas nama Alfandy Steve Karamoy terkena tembakan di bagian rahang kiri.
Korban sempat dibawah ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Merespon serangan ini, aparat langsung melakukan penyisiran untuk mencari para pelaku.
Sabtu, 20 Januari 2024, TPNPB-OPM membakar rumah dinas Anggota DPRD Intan Jaya, bangunan pelayanan kesehatan dan beberapa rumah/honai milik warga dan melakukan teror kepada warga setempat di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.
Aksi pembakaran dan teror ini menyebabkan warga sipil menjadi ketakutan dan mengungsi ke rumah tokoh masyarakat terdekat.
22 Januari 2024, Ws. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Candra Kurniawan menyatakan bahwa akibat pembakaran dan teror yang dilakukan KKB selama tiga hari menyebabkan sejumlah warga juga mengungsi ke Pos keamanan.
Kapendam XVII/Cenderawasih menegaskan bahwa teror yang dilakukan oleh KKB sebagai bentuk penolakan atas Blok Wabu itu tidak benar, itu hanya upaya pembenaran untuk terus melakukan kejahatan.
Dengan rangkaian peristiwa ini Frits Ramandey dari Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan keprihatinan dan kecaman atas tindakan kekerasan yang terus berulang dan menelan korban jiwa serta harta benda di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah,
Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban Alfandy Steve Karamoy, anggota Satgas Damai Cartenz yang gugur akibat aksi serangan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata di Kabupaten Intan Jaya.
Sementara terkait langkah penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Intan Jaya, Apolos Bagau, ST mengatakan, Pemkab Intan Jaya menghentikan pembangunan patung Tuhan Yesus di Bilogai, distrik Sugapa, kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Hal ini disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda Intan Jaya di Nabire, Papua Tengah, Senin, 22 Januari 2024.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Intan Jaya menyatakan, pemerintah provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten Intan Jaya selama dirinya menjabat sebagai Pj Bupati Intan Jaya tidak pernah menerbitkan rekomendasi untuk eksploitasi Blok Wabu.
Kata Frits B Ramandey hal ini didukung penuh oleh Komnas HAM RI perwakilan Papua.
"Kita mendukung langkah strategis oleh Pj Bupati Intan Jaya. Sikap cepat yang diambil Pj Bupati Intan Jaya itu tentang dua hal yang dinilai sebagai pemicu", ujarnya.
Selain itu Komnas HAM Papua berterima kasih atas langkah Pj Bupati Intan Jaya yang mana pihaknya akan melakukan penanganan demi pemulihan kondisi dan membantu masyarakat Intan Jaya.
"Tapi dia (Apolos Bagau) juga telah mengatkan bahwa mereka akan secara cepat untuk mengambil tindakan guna menagani warga dari 5 kampung yang mengungsi ke sugapa. Terima kasih dan kami sekali lagi mendukung langkah Pj Bupati Intan Jaya",jelasnya.
Harapan dari Komnas HAM RI perwakila Papua yang disampaikan Frits Ramandey ialah agar semua pihak berkomitmen untuk hindari jatuhnya korban jiwa dari masyarakat.
Demi menghormati nilai -nilai dan prinsip Hak Asasi Manusia untuk tercapainnya Papua Tanah Damai.***