PAPEDA Sikapi Pernyataan Natalius Pigai, Disarankan Diplomasi Dalam Aksi Demo Damai Sangat Penting

11 Mei 2022, 18:41 WIB
Ketua Umum Aliansi Papua Peduli Damai (PAPEDA), Yulianus Dwaa. /facebook YD/

PORTAL PAPUA - Ketua Umum Aliansi Papua Peduli Damai (PAPEDA), Yulianus Dwaa menanggapi adanya pernyataan terkait adanya sikap aparat yang dinilai tidak sesuai prosedur, bahwa hal tersebut sangat menyudutkan pihak Polda Papua.

"Selaku Ketua Umum Aliansi Papua Peduli Damai (PAPEDA) terkait pernyataan Kaka Natalius Pigai yang Adalah Tokoh Nasional, pernyataan Kaka Natalis Pigai terkesan reaktif dan  menyudutkan Polda Papua," ujar Yulianus Dwaa, saat konfirmasi Portal Papua, Rabu, 11 Mei 2022.

Baca Juga: Sabtu Ini Komunitas Sosial di Jayapura Bakal Gelar Aksi Grebek Sampah

Dikatakan, bahwa apa yang telah dikerjak'p.lkjhgfd saqVBN,/an oleh Polda Papua telah sesuai dengan tugas fungsi yang dijalankan.

"Dari aktivitas punya pengalaman demo rasis yang ditunggangi pihak lain, hingga adik - adik mahasiswa jadi korban, juga di demo Uncen Berdarah 16 Maret 2006.

Dirinya berpesan, jika memang  aspirasi demo itu murni dari rakyat dan  Mahasiwa menjadi mediator yang mestinya dilakukan diplomasi.

Personel Korem 172/PYW Disiagakan Pengamanan Aksi Demo 10 Mei di Jayapura bersama Kepolisian.

"Diplomasi sangat penting, sehingga tidak terjadi benturan saat aksi demo.

"Sudah waktunya adik - adik mahasiswa dan masyarakat gunakan cara - cara yang lebih elegan menyampaikan pendapat, afar tidak terkesan memaksa kehendak.

Baca Juga: Deklarasikan Partai Rakyat, Bupati Herry Ario Naap Ajak Parpol Ikut Sukseskan Pembangunan

Dikatakan, PAPEDA memberikan apresiasi kepada Kapolda Papua, karena bisa mengawal semua proses kamtibmas, bahkan sukses PON XX 2021, tidak terlepas dari pendekatan yang dilakukan Polda Papua.

"Aliansi PAPEDA menghimbau semua phak terutama orang asli Papua, bahwa terkait isu Daerah Otonomi Baru (DOB), mari kita waspada pihak - pihak yang nerusak kedamaian Tanah Papua.

 

Disarankan, kepada elit nasional dan daerah, agar lebih menjaga situasi Papua yang kondusif serta  pemerintah pusat diharapkan punya sikao yang jelas terkait DOB dan konsistensi dalam pelaksanaan Otonomi Khisuis Papua.

Sebagaimana diketgahuiDemonstrasi penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua yang terjadi pada Selasa, 10 Mei 2022 di Kota Jayapura, Papua.

Demo yang diprakarsai oleh kelompok yang menyebut mereka Petisi Rakyat Papua (PRP) tersebut tidak menggantongi izin dari pihak Kepolisian karena tidak memenuhi syarat formal sesuai aturan yang berlaku.
 
Dalam keterangan tertulis Penerangan Korem 172/PWY, Selasa 10 Mei 2022, untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan, Korem 172/PWY mensiagakan sebanyak 2 Satuan Setingkat Peleton (SST), dengan pembagian 1 SST diperbantukan guna membackup Polresta Jayapura dan 1 SST disiagakan di Makorem 172/PWY.
 
Perbantuan perkuatan tersebut sesuai dengan permintaan dari Polda Papua melalui surat Nomor : B/1176/V/OPS.1.3/2022 tanggal 8 Mei 2022 perihal Pengerahan Personel BKO kepada Panglima Kodam XVII/Cenderawasih yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Korem 172/PWY.
 
Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya menyiapkan personel dari Makorem dan juga Babinsa dari Kodim 1701/Jayapura untuk membantu perkuatan pihak Kepolisian dalam mengantisipasi perkembangan dan situasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut.***
Editor: Eveerth Joumilena

Tags

Terkini

Terpopuler