PORTAL PAPUA-Pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda kembali melakukan sebuah terobosan dengan mengumumkan pembentukan kabinet sebagai bagian dari pemerintahan sementara.
Benny Wenda yang dianggap sebagai bagian dari kelompok separatis mengumumkan pembentukan kabinet tersebut dengan tujuan agar melemahkan kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua Barat .
Baca Juga: Liverpool dan Arsenal Berlomba Dapatkan Rising Star Brighton & Albion FC
Sebenarnya, Benny Wenda dan kelompoknya telah mendirikan pemerintahan sementara versi mereka sendiri pada bulan Desember tahun lalu, di mana Wenda menjadi presiden sementara.
Dalam kebinet tersebut, terdapat 12 departemen termasuk Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pertahanan yang sudah dibentuk oleh pemerintahan sementara Benny Wenda.
Baca Juga: KKB Bakar dan Rusak Sejumlah Fasilitas Umum di Ilaga, Kapolda Papua: Kami akan Tindak Tegas
Adapun 12 departemen yang telah dibentuk dalam kabinet sementara Benny Wenda, antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan, Departemen Urusan Politik, Departemen Urusan Indonesia, Departemen Urusan Melanesia, Departemen Urusan Wanita, Departemen Sosial dan Budaya, Departemen Kepolisian, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keuangan.
Yang mengejutkan ialah Wenda membeberkan bahwa departemen-departemennya bekerja di bawah tanah untuk merusak aturan Indonesia dari dalam provinsi Papua Barat.
"Kami bergerak menuju pembentukan negara baru di dalam Papua Barat berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan," kata Benny Wenda, Senin 3 Mei 2021.
Selain itu, Benny Wenda pun menuturkan bahwa agenda utama dari kabinetnya adalah menjunjung hak semua orang serta untuk memastikan kelangsungan hidup orang-orang Papua, budaya dan lingkungannya.
"Hak semua makhluk akan menjadi inti agenda kabinet baru kami. Prioritas nomor satu kami adalah memastikan kelangsungan hidup orang-orang kai, budaya kami serta lingkungan kami," ujarnya.
Baca Juga: KKB Bakar Sejumlah Fasilitas Gedung Sekolah Dasar di Distrik Ilaga Utara Papua
"Cukup sudah dan dunia harus mendukung otoritas alternatif di Papua Barat," tambahnya.
Langkah itu dilakukan di tengah meningkatnya perseteruan antara kelompok separatis dan pasukan keamanan Indonesia, setelah pemerintah Indonesia menyatakan separatis Papua sebagai kelompok teroris.
"Kita perlu meyakinkan dunia, khususnya saudara dan saudari kita di Pasifik. Kami berhasil melobi di Kepulauan Pasifik mengakui perjuangan kami," terang Wenda.
Baca Juga: KKB Bakar Sejumlah Fasilitas Gedung Sekolah Dasar di Distrik Ilaga Utara Papua
Meskipun demikian, perlu untuk diketahui, Resolusi Majelis Umum PBB 2504 tahun 1969 sudah tegas mengakui wilayah Papua milik Indonesia.
Bahkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga pernah menegaskan bahwa tidak ada lagi pembahasan isu Papua dalam forum PBB dan Resolusi 2504 PBB sudah final.
Namun, hal itu tetap saja tidak mengerdilkan semangat Benny Wenda yang saat ini bersembunyi di Oxford, Inggris, untuk mengampanyekan kabinet sementaranya, dimana dirinya sendiri sebagai presidennya.