PORTAL PAPUA-Kasus penyalahgunaan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2020 yang diperkirakan sebesar Rp 4 Miliar pada Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua kini diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.
Baca Juga: Pesona Kampung Yaboi di Danau Sentani
Diketahui, sebanyak 18 orang pegawai DPPAD diperiksa karena penggunaan dana miliaran tersebut tanpa disertai pertanggungjawaban lengkap. Selain itu, penggunaan dana Rp 4 miliar tersebut sama sekali tidak tercantum dalam Daftaf Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020.
Kasus tersebut kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Pemeriksaan dan penyalahgunaan dana tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari seseorang yang statusnya masih disembunyikan oleh Kejati.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta, Selasa 9 Maret 2021: Elsa Meminta Bu Sarah Jaga Rahasia Kematian
"Atas kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 4 miliar. Menyusul pemeriksaan penyidik tindak pidana khusus (Tipidsus) terhadap 18 orang sebagai saksi," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Nikolaus Kondomo kepada sejumlah wartawan, Senin 8 Maret 2021.
Diketahui,sebanyak 18 orang saksi yang tengah diperiksa kejati merupakan, Bendahara, beberapa orang Kepala Seksi, serta Kepala Dinas yang dimaksud.
Baca Juga: Jadi Pasangan, ada 7 Fakta Berkaitan Dengan Kaesang dan Nadya
" Dana diperkirakan sebesar Rp4 Miliar. Indikasi dalam pemeriksaan, tidak sesuai prosedur dicairkan. Terkait ketentuan penggunaan anggaran. Diambil saja begitu buat kegiatan lainnya,” ujar Kondomo.
Kondomo mengatakan, para saksi harus menjalani pemeriksaan selama satu bulan dengan mengumpulkan semua bukti, sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka.
“Kemungkinan dalam satu bulan ini baru kami bisa tetapkan tersangkanya. Belum bisa kami sampaikan (identitas) terindikasinya,” jelas Kondomo.
Ketika di konfirmasi, Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Christian Sohilait tidak memberikan jawaban yang lebih jelas terkait pemeriksaan Kejati Papua pada dinas PPAD.
"Kami tetap menghargai proses hukum dan siap jika dilakukan pemeriksaan jadi semua proses kita ikuti saja,”pungkasnya.*
Rafael Fautngiljanan