PORTAL PAPUA - Guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya.
Upaya Pemprov Papua tersebut terejawantahkan lewat penandatanganan nota kesepahaman secara virtual terkait pencegahan korupsi bersama Pemerintah Republik Federal Jerman yang diwakili Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ.
Melalui penandatanganan nota kesepahaman itu, Pemprov Papua berharap akan terwujudnya suatu good government yang bersih dan transparan.
Baca Juga: Sebut Pelanggaran Prokes Sama dengan HRS, Rocky Gerung Desak Raffi Ahmad Diproses Hukum
Pada Jumat, 15 Januari 2021, di Jayapura, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Doren Wakerkwa, mengatakan bahwa Pemerintah Jerman melalui GIZ telah mendukung Pemerintah Republik Indonesia di bidang pencegahan korupsi sejak 2007 dalam proyek kerja sama bilateral Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
"Fase proyek saat ini berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021, di mana pada fase ini Provinsi Papua, Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Merauke, Tambrauw, dan Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan," tutur Doren, seperti diberitakan Antara.
Menurut Doren, berbagai bentuk kerja sama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini.
Baca Juga: Pesan Sekarang! Seri Terbaru Samsung Galaxy S21 dan S21+, Cek Informasi Harganya di Sini
Bentuk kerja sama itu termaktub dalam pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerja sama dengan Seknas Fitra), lokakarya terkait pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul antikorupsi masyarakat adat (bekerjasama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat.
"Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi," ujarnya.
Dia menjelaskan, pihaknya memberikan apresiasi atas dukungan yang diberikan, dan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI atau pun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan serta modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
Baca Juga: Ada Ramalan Jokowi Lengser di Tahun 2021, Politisi PSI: Tangkap! Ini Provokasi dan Hasutan
"Ada banyak kendala teknis baik masalah sumber daya manusia, teknologi atau pun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua, namun tidak menyurutkan semangat berkarya lebih baik," katanya lagi.
Dia menambahkan, khusus organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terlibat secara aktif pada kegiatan ini adalah Dinas Kehutanan, Biro Layanan PBJ, Bappeda, Dinas Pendidikan, BPKAD, Inspektorat, Dinas PTSP, Biro Hukum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kominfo.*** (Elvis Romario)