Network
Turut ditambahkan oleh Wakil Ketua DPRD, Marcos Kopong Lamablawa yang manyatakan bahwa pentingnya data yang terperinci menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran iuran. Marcos mengatakan bahwa data tersebut menjadi pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam menggunakan uang negara.
Selain itu, Yoklin Suebu, selaku Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyatakan bahwa terkait akreditasi fasilitas kesehatan, Sarmi dalam 2 minggu lalu baru saja menyelenggarakan persiapan workshop akreditasi rumah sakit. Hal ini perlu untuk diapresiasi karena jalannya workshop bersamaan dengan bimbingan teknis advokasi pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga, peralatan, dan fasilitas kesehatan.
Turut hadir Kepala Dinas Sosial Sarmi, Benony Rechuel Wafumilena yang menyatakan dukungannya terhadap jaminan pelayanan kesehatan peserta JKN. Ia mengatakan bahwa apabila terdapat peserta JKN yang belum terdaftar, maka bisa melaporkan hal tersebut secara langsung ke nomor aduan Dinas Sosial Sarmi.
“Jika terdapat pasien BPJS yang tidak terdata, bisa langsung koordinasikan dengan kami di Dinas Sosial, agar kami bisa tindak lanjut. Hal ini bisa terjadi karena terkadang NIK masyarakat belum online atau e-KTP. Oleh karena itu, bisa segera laporkan ke nomor aduan kami dan masyarakat Sarmi pun tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkap Benony.
Terakhir, Penjabat Bupati Markus Mansnembra memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menyambut dan memberikan ruang diskusi bagi kemajuan layanan kesehatan Sarmi. Markus mengatakan bahwa pertemuan kali ini adalah pembuka untuk tindak lanjut pertemuan selanjutnya. Markus mengundang BPJS Kesehatan untuk membahas secara detail, koordinasi, dan evaluasi berkaitan dengan program JKN bagi masyarakat Sarmi serta pertanggungjawaban data yang perlu untuk diselesaikan.(*)
