Menurut Hendardi, cara terbaik menyelesaikan konflik Papua adalah lewat dialog. Ia berkata kebijakan pemerintah mengategorikan KKB Papua sebagai teroris menutup jalan dialog.
"Akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan KKB di Papua, seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, serta orang yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.
Baca Juga: Indonesia Police Watch Sebut Faktor Medan jadi Hambatan Menumpas KKB di Papua
Menteri Kooordinator Politik, Hukum, dan Keamaan, Mahfud MD mengatakan penetapan itu sesuai aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.