Network
PORTAL PAPUA - Muhammad Sopian, seorang warga Cianjur, Jawa Barat, berani mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi setelah mengalami banyak kejanggalan dari pembagian bantuan presiden non tunai (BPNT) di tengah pandemi Covid-19.
Sopian mengakui bahwa banyak sembako tak layak untuk dikonsumsi dibagikan kepada masyarakat begitu saja.
Bahkan, Sopian pun menuturkan bahwa sembako yang dibagikan tidak sesuai yang ditargetkan pemerintah.
Namun, pihak perangkat desa juga berdalih bahwa mereka bukan pihak yang mengadakan melainkan hanya mengawasi pembagian sembako saja.
“Perihal pengaduan masyarakat terhadap bantuan presiden non tunai (BPNT), saya mewakili suara masyarakat untuk menyampaikan masalah ini ke Kementerian Sosial,” ujar Sopian seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Najwa Shihab.
Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat dalam artikel “Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi, Penerima Bansos: Masyarakat Habis Kesabaran”, sembako yang diberikan oleh pemerintah jika ditotal tidak sampai menyentuh angka Rp200.000.
Baca Juga: Upaya Ambil Motor Milik Korban Tukang Ojek, TNI-Polri Gencat Senjata dengan KKB
“Dapat beras 10 kilogram, daging ayam 1 kilogram, telur setengah kilo, kacang seperempat kilo, buah jeruk 2 buah, kentang setengah kilo, kalau ditotal tidak sampai 200 ribu,” kata Sopian.
“Dari saldo Rp200.000, yang didapatkan KPM kurang dari Rp200.000, sisa saldo itu dikemanakan?” tambah Sopian.
Situasi miris ini, tentu membuat tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan tentang bansos sembako tersebut, bahkan geram terhadap fakta-fakta kejanggalan yang dialami mereka.
Baca Juga: Sekolah di Nduga-Papua Tutup 3 Tahun Akibat Konflik Senjata Berkepanjangan
Tak heran, Sopian dan warga desanya sering mempertanyakan kejanggalan tersebut kepada perangkat desa namun perangkat desa juga berdalih bahwa mereka bukan pihak yang mengadakan melainkan hanya mengawasi pembagian sembako saja.
“Sudah beberapa bulan, tapi masyarakat masih sabar melihat ke depannya, kalau masih seperti itu ya ditindaklanjuti, dan sekarang masyarakat sudah habis kesabaran. Saya sudah ngadu ke desa, dan sudah disampaikan, tapi kata petugas desa mereka hanya memonitor,” kata Sopian.
Hal serupa juga dialami oleh Mimin, warga Jakarta Selatan yang mendapat bansos sembako yang tak layak dikonsumsi.
Baca Juga: Bupati Ajak ASN di Intan Jaya, Papua, untuk Kembali Melaksanakan Tugas
“Berasnya berkutu dan bau, sardennya gak bisa dimakan. Tetapi saya mengakali, daripada tidak makan,” ujar Mimin.
Memang, semenjak kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara terungkap, carut-marutnya pembagian bantuan sosial (bansos) di Indonesia ikut terkuak ke publik.
Hal ini tentu berimbas pada sembako yang diterima masyarakat setiap bulannya semakin berkurang, bahkan kualitasnya semakin buruk.
Baca Juga: Ratusan Amunisi dan Senjata Berhasil Diamankan dari Tangan Penyeludup di Teluk Bintuni, Papua Barat
Masyarakat yang geram dengan hal tersebut mulai bersuara dengan membagikan fakta-fakta soal sembako di media sosial.
Hal ini tentu perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, secara khusus Presiden Jokowi agar ada tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang masih menyalahi pembagian BPNT sehingga tidak terulang kembali seperti yang terjadi sebelumnya.*** (Nopsi Marga/Pikiran Rakyat)
Reporter: Elvis Romario
