Network
“Dari saldo Rp200.000, yang didapatkan KPM kurang dari Rp200.000, sisa saldo itu dikemanakan?” tambah Sopian.
Situasi miris ini, tentu membuat tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan tentang bansos sembako tersebut, bahkan geram terhadap fakta-fakta kejanggalan yang dialami mereka.
Baca Juga: Sekolah di Nduga-Papua Tutup 3 Tahun Akibat Konflik Senjata Berkepanjangan
Tak heran, Sopian dan warga desanya sering mempertanyakan kejanggalan tersebut kepada perangkat desa namun perangkat desa juga berdalih bahwa mereka bukan pihak yang mengadakan melainkan hanya mengawasi pembagian sembako saja.
“Sudah beberapa bulan, tapi masyarakat masih sabar melihat ke depannya, kalau masih seperti itu ya ditindaklanjuti, dan sekarang masyarakat sudah habis kesabaran. Saya sudah ngadu ke desa, dan sudah disampaikan, tapi kata petugas desa mereka hanya memonitor,” kata Sopian.
Hal serupa juga dialami oleh Mimin, warga Jakarta Selatan yang mendapat bansos sembako yang tak layak dikonsumsi.
Baca Juga: Bupati Ajak ASN di Intan Jaya, Papua, untuk Kembali Melaksanakan Tugas
“Berasnya berkutu dan bau, sardennya gak bisa dimakan. Tetapi saya mengakali, daripada tidak makan,” ujar Mimin.
Memang, semenjak kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara terungkap, carut-marutnya pembagian bantuan sosial (bansos) di Indonesia ikut terkuak ke publik.
Hal ini tentu berimbas pada sembako yang diterima masyarakat setiap bulannya semakin berkurang, bahkan kualitasnya semakin buruk.
