“Kami dari Partai Golkar juga melihat pertimbangan dinamika diparlemen mengingat revisi UU Pemilu ini adalah inisiatif DPR, oleh karena itu harus disepakati oleh seluruh fraksi. Apabila ada satu atau dua fraksi yang tidak setuju maka sulit untuk melanjutkannya,” ujar Anggota Komisi VII DPR ini.***
Reporter: Rafael Fautngiljanan