PORTAL PAPUA - Empat orang ibu rumah tangga (IRT) bernama Nurul Hidayah (38 tahun), Martini (22 tahun), Fatimah (38 tahun), dan Hultiah (40 tahun) di Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), harus mendekam di balik jeruji Kejaksaan Negeri Praya.
Bahkan, dua dari ibu rumah tangga tersebut harus membawa bayinya berada di balik jeruji karena harus mendapatkan asupan Air Susu Ibu (ASI).
Keempat IRT ini diancam dengan pasal 170 KUHP ayat (1) dengan ancaman pidana penjara 5 sampai 7 tahun atas tuduhan perusakan.
Baca Juga: Jual Senjata Api dan Amunisi ke Anggota KKB, Dua Oknum Polisi Ditangkap Polda Ambon
Sebelumnya keempat ibu rumah tangga ini dikabarkan melempar pabrik rokok yang berada di Dusun Eat Nyiur sebagai bentuk protes. Mereka melakukan protes ke pabrik rokok tersebut karena polusi yang ditimbulkan dari pabrik.
Selain itu, pihak pabrik diklaim lebih memilih mempekerjakan orang luar dibanding warga sekitar yang sebenarnya masih membutuhkan pekerjaan.
Melihat prolemik tersebut, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Sahroni meminta empat orang ibu rumah tangga (IRT) yang ditahan bersama anak balita mereka itu segera dibebaskan.
"Keputusan untuk memenjarakan para IRT tersebut hanya karena tuduhan perusakan tidak bijaksana dan tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan," tutur Sahroni melalui keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu 21 Februari 2021.
Dikatakannya, aspek-aspek humanis dalam hukum perlu dipertimbangkan, apalagi para IRT tersebut masih dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sangat tidak masuk akal jika mereka sampai harus menyusui di penjara.
"Karenanya, saya sudah menelepon pihak kejaksaan dan polisi untuk segera membebaskan mereka,” ujarnya.
Baca Juga: Satgas TNI Tanamkan Nilai-nilai Pancasila dan Patriotisme pada Siswa SD YPPK Pusinara Amungun Mimika
Sahroni mengatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum, para petugas penegak hukum seharusnya melihat latar belakang kasus secara keseluruhan.
Dalam kasus tersebut, tambah politikus Partai NasDem itu, jelas-jelas para IRT itu melakukan pelemparan batu ke pabrik rokok karena dianggap pencemaran lingkungan yang membahayakan warga.
"Apalagi, sebenarnya ibu-ibu ini hanya memperjuangkan haknya untuk bisa menghirup udara bersih. Jadi, tidak bisa dibenarkan kalau tindakan ini harus berakhir di tahanan. Saya dari Komisi III menilai hal ini sudah tidak bisa dibiarkan dan para IRT itu harus dibebaskan," pungkasnya.*** (Rafael Fautngiljanan)