Network
PORTAL PAPUA - Forum masyarakat Papua bersatu peduli PJ Gubernur Papua meminta Presiden Joko Widodo meninjau kinerja Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI
Peninjauan itu terkait belum bersedianya Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Komjen Pol. Dr. (HC) Andap Budhi Revianto, S.I.K, MH dalam memproses administrasi pengangkatan pejabat staf ahli (esalon I) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sementara Menteri Hukum dan HAM RI sudah menerbitkan surat pengusulan kepala daerah atas nama Anthonius M. Ayorbaba ke Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor M.HH-KP.04-01-93 tertanggal 4 Juli 2023.
Terkait hal itu, Ketua Lembaga Pengembangan Generasi Papua, Pendeta Catto Mauri menegaskan, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Komjen Pol. Dr. (HC) Andap Budhi Revianto,tidak mencerminkan kebersamaan sebagai anak bangsa.
Baca Juga: Terkait Pj Gubernur Papua, Pastor Catto: Beri Peluang Untuk Anak Adat Tabi-Saireri
Itu tidak mendukung penuh visi dan misi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Bapak Jokowi begitu lembut, begitu mengasihi orang Papua dan seluruh masyarakat Indonesia, begitu peka terhadap suara hati nurani masyarakat sementara orang-orang yang ada didalam kabinetnya tidak mencerminkan sikap baik dari pak Jokowi,"kata Catto kepada awak media di Jayapura, Senin (22/8/2023).
"Untuk itu, kami menanyakan sikap Sekjen Kemenkumham RI. Sikap-sikap yang dilakukan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun oleh pak Presiden Jokowi,"ujarnya.
Dia mengatakan, lahirnya daerah otonom baru itu melalui satu pergelutan panjang dan banyak bertanya untuk siapa.
