Network
PORTAL PAPUA- Sekitar Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa, Pelajar dan Pemuda Wilayah Kirime (KMP2WK) bersama masyarakat dan intelektual, datangi Kantor Penghubung KPU Pegunungan Bintang di Kompleks BTN Kampkey Abepura Kota Jayapura. Selasa (27/6) siang Masa menggelar aksi demo atas perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Empat Distrik diwilayah Pegunungan Bintang. Yakni Distrik Weime, Nongme, Batani dan Teiraplu.
Masa aksi melakukan orasi dan membetangkan sepanduk yang bertuliskan meminta tidak ada aktivitas dikantor perwakilan KPU Pegunungan Bintang sebelum ada kejelasan atas perubahan DPT.
Masa ditemui komisioner KPU Pegunungan Bintang Hansel Urobmabin didampingi para staf. Penjagaan aparat keamanan Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota diturunkan untuk mengamankan situasi.
Dalam orasinya, yang dibacakan Sekretaris KMP2WK Ibrakin Kean bersama koordinator aksi Juni Deal menyampaikan beberapa poin aspirasi.
Pertama, Hasil penetapan DPT secara Nasional KPUD Kabupaten Pegunungan Bintang bekerja tidak profesional dan dipolitisir lalu mengedepankan kepentingan politik, maka kami menatakan ini ilegal.
Kedua, kami minta KPUD Pegunungan Bintang tidak beraktivitas dikantor ini. Sebelum mengembalikan DPT yang dipangkas atau dipindahkan tanpa ada alasan yang jelas.
Ketiga, Kami meminta ditinjau kembali penetapan DPT versi Pemeintah, dalam hal ini Bupati, Dukcapil dan KPUD Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan Keempat, jika tidak direalisasi, maka kami siap Boikot Pemilu apapun risikonya.
Tokoh Senior Pegunungan Bintang Tarius Mul yang juga hadir dalam aksi tersebut juga mengaku kecewa atas perubahan DPT.
"Kami harap Pemerintah bijak mengelola data, agar tidak menganggu agenda Nasional Pemilu 2024. Ini semua kembali pada Pemerintah Daerah. Kalau nakal-nakal ya bisa terjadi, kami tidak mengatasi," ucap Tarius yang juga merupakan anggota DPR Papua Fraksi Demokrat ini.
