Network
"Kami Korps Marhaen Indonesia, berharap Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih dapat merespon secara serius hal ini dengan terus meningkatkan pengawasan melalui sisitem informasi yang berada di dalam institusi TNI dan Polri. Dalam pandangan kami, terkait situasi ini tidak sehat dan sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bukan tidak mungkin masyarakat kecil dapat menjadi korban", bebernya.
Dalam perkembangan situasi yang dalam kacamata kami disebut sebagai suatu langkah atau upaya ”Cipta Kondisi” yang sedang dimaikan oleh kelompok penerima manfaat dari situasi yang belakangan terjadi di Kabupaten Kep. Yapen, jika diurai beberapa kejadian terutama yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir yakni tahun 2022 ke tahun 2023, misalnya pada penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pantai sebelah Utara dari Kabupaten Kep. Yapen yang mana dalam kejadian tersebut mengakibatkan jatuhnya satu korban dari rakyat sipil, serta terjadinya pembakaran kendaraan oprasional dari Polres Kepulauan Yapen yang digunakan saat kejadian", jelasnya.
Pasca kejadian tersebut maka langkah pengamanan yang diambil oleh aparat pemerintah sampai dalam bulan Juni tahun 2023 ini dengan hadirnya tim damai Cartens yang merupakan tim dari pihak Polri yang kemudian melakukan beberapa pendekatan persuasif kepada masyarakat di kampung-kampung yang dianggap sebagai markas KKB, misalnya di Kampung Kaonda, dan di Kampung Ambaidiru, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat pada wilayah tersebut.
"Beberapa alasan kami lihat sebagai hal yang berlebihan, karena masyarakat di wilayah yang telah kami sebutkan dalam catatan sejarah merupakan wilayah yang selama ini sangat tenang dan sangat jauh dari adanya info mengenai kelompok KKB. Dengan adanya hal tersebut justru menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Silahkan saja jika ada pihak yang mau lakukan survei terkait keyakinan adanya KKB di wilayah-wilayah tersebut, sebab hampir sebagian besar masyarakat di Kepulauan Yapen mengetahui bahwa hal-hal tersebut mendekati tahun politik selalu terjadi, sehingga dapat dikatakan hal ini semacam Gimik", ujarnya.
Ia juga minta supaya pihak Kodam Cenderawasi memberikan informasi terkait situasi Kabupaten Kepulauan Yapen tentang keberadaan KKB secara jelas.
"Kami Komando Provinsi Papua secara khusus Komando Kep. Yapen, mengharapkan Kodam Cenderawasih untuk juga memberikan informasi terkait situasi Kab. Kepulauan Yapen tentang keberadaan KKB, bagaimana kadarnya dan apa yang harus menjadi respon masyarakat terkait isu KKB ini, karena hal tersebut cukup menganggu masyarakat yang selama ini telah hidup damai dan tentram", tegasnya.
"Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa proses Pepera 1963 itu Orang Serui lah yang menjadi jaminan dalam proses integrasi Irian Barat ke NKRI, oleh sebab itu Komando meminta Kodam XVII cenderawasih untuk dapat memberikan pencerahan terkait KKB di Kab. kepulauan Yapen saat ini" tutup Iqnatius Aninam.***
