Network
Oleh: Iqnatius Aninam
Ketua Korps Marhaen Indonesia (KOMANDO)
Kabupaten Kepulauan Yapen
PORTAL PAPUA - Ketua Korps Marhaen Indonesia dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Iqnatius Aninam menyikapi penyergapan markas KKB yang telah terjadi di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, baru -baru ini.
Dirinya menilai Isu Papua merdeka di Kabupaten Kepulauan Yapen jangan dijadikan objek untuk institusi plat merah dan oknum pejabat tertentu.
"Kami menilai situasi di Kab. Kepulauan Yapen merupakan cipta kondisi atau dengan kata lain “to bring the target to our direction” yang lebih kepada pengkondisian dari kelompok tertentu untuk beberapa motif di antaranya: motif jabatan, ekonomi dan atau motif kekuasaan. Salah satu atau gabungan dari motif tersebut bisa saja terjadi",kata Iqnatius, Minggu 25 Juni 2023 melalui catatan tertulisnya.
Dirinya minta agar Polda Papua dan jug Kodam XVII/ Cenderawasih membentuk tim gabungan untuk turun langsung menginvestigasi situasi yang telah terjadi di Ambaidiru saat ini.
"Jika situasi di Kab. Yapen merupakan cipta kondisi dari kelompok tertentu yang berdampak pada ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang kemudisan menjadikan masyarakat yang akan menjadi korban. Kami minta dibentuk tim gabungan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih untuk turun dan menginvestigasi hal ini", pintahnya.
”Korps Marhaen Indonesia” secara organisasi telah menerima beberapa pengaduan dari banyak pihak bahwa apa yang akhir-akhir ini terjadi di Kab. Kepulauan Yapen merupakan hal yang tak lahir secara alamiah, melainkan seolah-olah situasi dan kondisi Kab. Kepulauan Yapen dalam beberapa waktu terakhir ini merupakan suatu rangkaian proses cipta kondisi yang sedang dilakoni oleh kelompok yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Masyarakat seolah dibuat berada dalam situasi mencekam dan gelisah serta panik atas situasi yang terjadi saat ini di sekitar mereka", tambanya lagi.
Untuk itu Iqnatius Aninam berharap Polda Papua dan Kodam XVII/ Cenderawasih secepatnya merespon dengan serius hal ini.
"Kami Korps Marhaen Indonesia, berharap Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih dapat merespon secara serius hal ini dengan terus meningkatkan pengawasan melalui sisitem informasi yang berada di dalam institusi TNI dan Polri. Dalam pandangan kami, terkait situasi ini tidak sehat dan sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bukan tidak mungkin masyarakat kecil dapat menjadi korban", bebernya.
Dalam perkembangan situasi yang dalam kacamata kami disebut sebagai suatu langkah atau upaya ”Cipta Kondisi” yang sedang dimaikan oleh kelompok penerima manfaat dari situasi yang belakangan terjadi di Kabupaten Kep. Yapen, jika diurai beberapa kejadian terutama yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir yakni tahun 2022 ke tahun 2023, misalnya pada penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pantai sebelah Utara dari Kabupaten Kep. Yapen yang mana dalam kejadian tersebut mengakibatkan jatuhnya satu korban dari rakyat sipil, serta terjadinya pembakaran kendaraan oprasional dari Polres Kepulauan Yapen yang digunakan saat kejadian", jelasnya.
Pasca kejadian tersebut maka langkah pengamanan yang diambil oleh aparat pemerintah sampai dalam bulan Juni tahun 2023 ini dengan hadirnya tim damai Cartens yang merupakan tim dari pihak Polri yang kemudian melakukan beberapa pendekatan persuasif kepada masyarakat di kampung-kampung yang dianggap sebagai markas KKB, misalnya di Kampung Kaonda, dan di Kampung Ambaidiru, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat pada wilayah tersebut.
"Beberapa alasan kami lihat sebagai hal yang berlebihan, karena masyarakat di wilayah yang telah kami sebutkan dalam catatan sejarah merupakan wilayah yang selama ini sangat tenang dan sangat jauh dari adanya info mengenai kelompok KKB. Dengan adanya hal tersebut justru menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Silahkan saja jika ada pihak yang mau lakukan survei terkait keyakinan adanya KKB di wilayah-wilayah tersebut, sebab hampir sebagian besar masyarakat di Kepulauan Yapen mengetahui bahwa hal-hal tersebut mendekati tahun politik selalu terjadi, sehingga dapat dikatakan hal ini semacam Gimik", ujarnya.
Ia juga minta supaya pihak Kodam Cenderawasi memberikan informasi terkait situasi Kabupaten Kepulauan Yapen tentang keberadaan KKB secara jelas.
"Kami Komando Provinsi Papua secara khusus Komando Kep. Yapen, mengharapkan Kodam Cenderawasih untuk juga memberikan informasi terkait situasi Kab. Kepulauan Yapen tentang keberadaan KKB, bagaimana kadarnya dan apa yang harus menjadi respon masyarakat terkait isu KKB ini, karena hal tersebut cukup menganggu masyarakat yang selama ini telah hidup damai dan tentram", tegasnya.
"Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa proses Pepera 1963 itu Orang Serui lah yang menjadi jaminan dalam proses integrasi Irian Barat ke NKRI, oleh sebab itu Komando meminta Kodam XVII cenderawasih untuk dapat memberikan pencerahan terkait KKB di Kab. kepulauan Yapen saat ini" tutup Iqnatius Aninam.***
