Network
PORTAL PAPUA - Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua menggelar pembinaan wawasan kebangsaan dan perekaman Pas Lintas Batas (PLB)
Kegiatan tersebut dilakukan bagi warga ex-repatrian yang tinggal di Kampung Kwimi, Distrik Arso Kota, Kabupaten Keerom. Momentum itu berlangsung sehari, Jumat (12/5/2023).
Sebelum pembinaan, beberapa warga Kampung Kwimi mengkonfirmasi berkas kependudukannya kepada petugas BPPKLN yang turun ke kampung itu.
Dari data yang diperoleh, total keseluruhan penduduk ex-repatrian yang datang dari Papua Nugini ke Provinsi Papua pada 2019 sebanyak 322 jiwa, 75 kepala keluarga (KK). Mereka datang atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.
Baca Juga: Lanjutkan Safari Ramadhan, Bupati Keerom, Piter Gusbager Bantu Masjid Agung Nurul Huda 500 Juta
322 jiwa ex-repatrian yang datang itu, bukan hanya berdomisili di Kabupaten Keerom, sebagian di antaranya pulang ke daerahnya masing-masing seperti di Biak dan Serui.
Sementara rumah yang dibangun di Kampung Kwimi untuk masyarakat ex-repatrian sebanyak 10 unit rumah. Perumahan itu dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Keerom sejak 2010 -2011.
Hingga kini, warga ex-repatrian yang tinggal di Kampung Kwimi berjumlah 33 kepala keluarga.
Pembinaan wawasan kebangsaan dan perekaman Pas Lintas Batas (PLB) itu diikuti oleh puluhan masyarakat yang tinggal di kampung tersebut.
Hadir dalam pembinaan itu, Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, Kepolisian Sektor Arso Kota,dan BPPKLN) Provinsi Papua.
Baca Juga: Bupati Keerom, Piter Gusbager Canangkan Safari Ramadhan Bersama Dewan Masjid Indonesia
Mantan Kepala Kampung Kwimi, Bastian Nagguar mengaku masyarakat berterimakasih atas kedatangan tim. Mereka senang dengan kegiatan ini.
"Masyarakat senang karena pemerintah datang ke Kampung Kwimi. Ada bimbingan dari pemerintah,"ujarnya.
Menurut Bastian, masyarakat juga dapat mengerti dan memahami melalui pembinaan wawasan kebangsaan ini.
Mewakli Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, Toni R Giay mengatakan
alangkah baiknya warga menggunakan dokumen lengkap.
Baca Juga: Merayakan Semarak 20 Tahun Kabupaten Keerom, Negeri Tapal Batas RI - PNG
"Jadi kalau ada warga negara asing yang berada disini dan tidak mempunyai dokumen silahkan diinformasikan ke Imigrsi,"katanya disela-sela pembinaan.
Toni menyebut, imigrasi juga bertugas untuk melakukan pengawasan, menjaga pintu gerbang dan menjaga negara.
"Jadi ini PLB gratis, siapa pun yang hendak membuat silahkan,kami tidak melarang,"ujarnya.
Mewakili Kapolsek Arso Kota Kanit Reskrim Polsek setempat, Aiptu Tandi Rasing mengatakan kegiatan itu sangat bagus, dan berpengaruh terhadap masyarakat mereka khususnya yang ada di Kampung Kwimi.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Batas Wilayah Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua, Dolfinus Kareth menjelaskan masyarakat ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Keerom.
Baca Juga: Bupati Keerom dan Fokompinda Hadiri Grand Opening SAGA Arso
Lantaran, lanjut Dolfinus ini adalah mandat resmi yang dikeluarkan oleh presiden RI.
"Kalau kita sudah pergi bawa mereka kesini, kita harus bertanggungjawab untuk mengurus mereka,"katanya.
"Kita harus melihat mereka punya kebutuhan, ini yang menjadi tanggungjawab kita semua,"ujarnya.
Ia menambahkan, bukan hanya di badan pengelolaan perbatasan, tetapi Pemerintah Kabupaten Keerom maupun Pemerintah Provinsi dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain juga harus bertanggungjawab. ***
