Network
PORTAL PAPUA – Caretaker Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua laksanakan Rapat Pleno di Teras Pemuda Sekretariat Sementara DPD KNPI Papua, Perum Furia Jalur 2, Kotaraja pada 16 Februari 2023.
Rapat Pleno ini membahas rencana pelaksanaan Rapim dan Musdalub DPD KNPI Papua serta menegaskan legalitas hukum KNPI berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham dan Sertifikat Hak Merek logo KNPI. Rapat pleno Caretaker turut dihadiri Majelis Pemuda Indonesia (MPI).
Ketua Caretaker KNPI Provinsi Papua, Mariolen Sawaki mengatakan, “Saya ditunjuk oleh DPP KNPI dibawah komando Ketua Umum Bung Ryano Panjaitan. Kita bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi seperti yang sudah diberitakan sebelumnya. Kita sempat vakum kurang lebih satu tahun sehingga DPP KNPI mengeluarkan SK kami Caretaker per-januari 2023 untuk mulai bekerja tiga bulan kedepan dan yang menjadi agenda utama dari Caretaker adalah menyelenggarakan Musdalub.”
“Dalam rangka Musdalub, kami telah melakukan kurangi lebih tiga kali rapat bersama dan satu kali pleno,” ujarnya.
“Dalam pleno, kami sudah menetapkan panitia Rapim dan Musdalub yang akan bekerja. Jika tidak halangan, target kami sesuai dengan perintah dari DPP bahwa DPD KNPI Provinsi Papua dalam waktu tiga bulan terhitung dari Januari dan berarti diakhir Maret kalau bisa kita melaksanakan Musdalub,” katanya.
Lanjutnya, “Tetapi sebelum menyelenggarakan Musdalub kita akan menyelenggarakan satu agenda penting yaitu Rapat Pimpinan (Rapim).
Dalam forum Rapim baru kita menetapkan waktu Musdalub. Caretaker juga bertugas melakukan konsolidasi dan merangkul OKP – OKP dan juga DPD-DPD II KNPI untuk kembali bersatu .”
“Harapan kita kedepan, sesuai dengan agenda bisa menjalankan Musdalub sambil menjalin komunikasi dengan Pimpinan – Pimpinan di Daerah baik di Pemerintahan, TNI-Polri dan para stakeholder lainnya,” tambahnya.
“Tujuan kami yaitu tetap fokus membawa KNPI arah pemuda ini jelas dan KNPI Papua satu dibawah kepemimpinan kami sampai nanti tuntas di Musdalub. Seperti yang media tahu di Indonesia terjadi berbagai polemik ke KNPI-an, tetapi yang perlu saya tegaskan disini apalagi sebesar KNPI harus mampu menjukkan Legalitasnya, Keabsahannya apa, lewat kepemilikan SK. Kementrian Hukum dan HAM maupun Sertifikat merek logo KNPI. Saat ini kami telah mengantongi SK dari Kementrian Hukum dan HAM maupun sertifikat mereka logo KNPI (HAKI) namun saya tidak menghakimi teman – teman pemuda yang lain tetapi alangkah baiknya kita sebagai pemuda lebih jelih melihat itu dan sadar serta paham akan Hukum sehingga tahu mana yang benar – benar diakui oleh negara karna kita adalah negara hukum,” tegasnya.
“Sehingga nanti kami juga akan menunjukkan SK kami dari Kementrian Hukum dan HAM maupun sertifikat HAKI yang juga teman – teman pers bisa tampilkan akan hal itu untuk dilihat secara publik dan boleh disebarkan juga sehingga kedepan juga baik pemerintah maupun TNI-Polri ataupun siapa saja yang bersinggungan langsung maupun tidak dengan kami di KNPI bisa menunjukkan itu, maka tidak menjadi wacana atau bola liar dilingkungan pemuda tetapi pemuda juga bisa melihat ini sebagai komitmen kita bersama bahwa KNPI kita satu dan diakui oleh hukum di Indonesia terutama,” terangnya.
Adapun Sekretaris Caretaker KNPI Provinsi Papua, Gifli Buinei menyampaikan bahwa, “Caretaker diberikan beberapa tugas utama yaitu melakukan konsolidasi dengan pimpinan OKP dan DPD KNPI Kota/Kab serat melakukan koordinasi dengan forkopimda dalam rangka pelaksanaan Musdalub. Setelah melakukan konsolidasi maka bulan April kita akan laksanakan Rapat Pimpinan Daerah.”
“Forum itu membahas berbagai hal tentang Musdalub misalnya menetapkan tempat dan waktu Musda serta kepersertaan. Kemungkinan pelaksanaan Rapim dan Musdalub tidak dalam jarak waktu yang lama. Jadi setelah Rapim kita bisa bersiap untuk langsung laksanakan Musdalub.”
“Terkait dengan agenda konsolidasi KNPI, jelas bahwa kita hadir berdasarkan SK DPP KNPI yang telah memiliki SK Kementrian Hukum dan HAM sehingga kedepan kita akan tertibkan semuanya terutama pada kelompok-kelompok tertentu yang masih menggunakan logo KNPI. Ketika ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan logo KNPI, maka akan segera kita akan mengambil langkah hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kami minta kepada Pemerintah Daerah juga harus jeli melihat KNPI yang mana yang telah punya legalitas hukum. Sehingga dukungan pemerintah daerah tidak salah sasaran dan berujung pada masalah hukum.
,” tutupnya. *
